DPRD Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

LEGISLATOR meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan terkait peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026. Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari mengatakan anggaran perlu berpihak pada mutu layanan, akses pendidikan yang inklusif, serta pemerataan kesempatan belajar, khususnya bagi kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah.

“Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp21,48 triliun atau 24,98% dari total belanja daerah, Pemprov DKI harus memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan,” ujar Desie dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9).

Fraksi Demokrat-Perindo, lanjut Desie, merekomendasikan empat arah kebijakan utama. Pertama, perluasan akses pendidikan gratis dan inklusif, termasuk peningkatan jumlah penerima KJP Plus dan KJMU, penyediaan sekolah swasta gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah, percepatan program tebus ijazah, serta pembangunan sekolah inklusi dan fasilitas SLB.

Baca juga : Golkar Minta Pemprov Perkuat Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Kedua, peningkatan sarana dan digitalisasi pendidikan dengan memperkuat program kantin sehat, digitalisasi sekolah, penyediaan internet gratis, serta percepatan pembangunan SMP Negeri di 86 kelurahan yang belum memilikinya. 

“Kami juga mendorong pembangunan SMK Negeri di wilayah padat penduduk seperti Cakung, Sukapura, Cengkareng, dan Kapuk,” katanya.

Ketiga, penguatan kualitas dan kesejahteraan guru melalui program pelatihan berkelanjutan, dukungan pengembangan kapasitas tenaga pendidik, penetapan honor minimum guru swasta, hingga peningkatan honor guru PAUD. 

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Desie menyoroti hanya 34% dari 95 ribu guru di Jakarta yang lulus uji kompetensi, sehingga peningkatan kapasitas harus menjadi agenda prioritas.

Keempat, pengawasan proyek dan kualitas infrastruktur pendidikan dengan audit menyeluruh terhadap rehabilitasi sekolah, pemberian sanksi tegas dan blacklist kontraktor yang lalai, serta memastikan seluruh pembangunan menghasilkan gedung sekolah yang aman dan berstandar tinggi.

“Investasi di sektor pendidikan bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan pondasi bagi masa depan generasi Jakarta,” pungkas Desie. (Far/P-3)