Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Salah satu rancangan undang-undang yang akan diajukan adalah revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM.
Sebelumnya, 9 Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.
Faktor lain yang melahirkan putusan pengadilan kontroversial adalah kualitas hakim dalam memutus perkara.
Bima menyebut pihaknya sedang merumuskan soal penggunaan seragam Komcad dan semi militer dengan Lemhanas.
Kendati demikian, yang dapat disoroti dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo adalah aspek input kebijakan.
Jika merasa putusan PT Pontianak terhadap Yu Hao janggal, penyidik JAM-Pidsus dinilai layak untuk mendalami dugaan jual beli perkara.
Pemerintah daerah juga perlu dimintai keterangan karena seringkali berbeda informasi dengan pemerintah pusat.
Pembangunan rusun mix-used ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih terjangkau
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas
Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71%, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat
RS Polri juga telah mengambil sampel Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban meninggal dunia dan korban hilang
Diharapkan KKP maupun TNI Angkatan Laut (AL) dapat saling berkoordinasi dalam aktivitas pembongkaran pagar laut
Proses penangkapan pelaku kedua tidak berjalan lancar karena petugas mendapatkan perlawanan sehingga terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur.
AAM ditangkap setelah sang sopir majikan melaporkan kejadian pembunuhan ini ke polisi.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo tak lepas juga dengan kebijakan populis, seperti makan bergizi gratis.
Sejauh ini progres pembongkaran pagar laut masih sama seperti Sabtu (18/1) silam, yakni sepanjang dua kilometer.
Nusron menyebut bahwa pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan.
Sejumlah orang yang tergabung dalam Solidaritas Pergerakan Aktifis untuk Keadilan (SPARTAN) geruduk Balaikota DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved