Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/9). Salah satu pembahasan terkait percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Kepala Negara terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya, alasan itu aturan lah, apa gitu ya," ujarnya.
Dalam sektor pangan, Menko Zulhas menyampaikan, pemerintah berfokus pada dua agenda besar, yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah.
Pembangunan lahan itu termasuk di wilayah Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya. "Khusus Wanam (Papua) tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya," jelas Zulhas.
Tak hanya berfokus pada karbohidrat, Zulhas menekankan pemerintah juga memberi perhatian pada ketersediaan protein bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan akan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini.
"Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare," kata dia.
Selain pangan, Zulhas menyebutkan bahwa percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa. (Mir/P-2)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Ia menyebut kehadiran KemenHAM RI sebagai wujud nyata gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menambahkan bahwa keberadaan koalisi besar yang solid baik di pemerintahan maupun parlemen menjadi aset penting bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
Dalam waktu dua tahun pascapandemi, Pemkab sudah menginvestasikan anggaran untuk jalan sebesar Rp360 miliar untuk alokasi 152 ruas jalan dengan panjang 140 km.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved