Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Maritim Rizal Ramli berharap, reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang berduit. Menurut dia harus ada sosial integrasi dalam setiap pulau nantinya.
"Saya tidak ingin di Indonesia ini ada benteng-benteng, benteng secara fisik benteng secara non fisik, artinya orang kaya saja yang tinggal, yang miskin digusur," kata Rizal saat mengunjungi proyek reklamasi Pulau D di Teluk Jakarta, Rabu (4/5).
Menurut dia, reklamasi haruslah menguntungkan semua pihak. Bukan malah membuat benteng antara si kaya dan si miskin. Selain itu dalam penempatannya. Dia juga menyarankan reklamasi pulau mencontoh dari Singapura yang menerapkan integrasi sosial. Salah satunya dengan membangun perumahan yang semua strata ada di dalamnya.
"Diatur social map-nya, ada Chinese, ada Melayu ada segala strata, sehingga itu proses sosial integrasi, kami tak ingin di Indonesia ada benteng-benteng secara fisik dan nonfisik antara orang kaya dan miskin," ujar Rizal.
Lantas bagaimana reaksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, eluruh pulau reklamasi harus punya sertifikat atas nama Pemda DKI. Selain itu, 45 hingga 48 persen adalah fasum dan 5 persen pulau bisa dijual ke Pemprov DKI. Ahok juga menegaskan bahwa 15 persen NJOP harus dipakai untuk membantu Pemprov DKI membangun infrastruktur.
"Hingga harapan Menko (Rizal), pulau ini tidak hanya dihuni orang kaya akan terjadi," ujar Ahok. (OL-1)
KPK menegaskan 20.000 kuota tambahan haji 2024 seharusnya untuk jemaah reguler yang antre 47 tahun, bukan dialihkan. Simak fakta terbaru kasus Yaqut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut alur perintah dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sudah jelas.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, mengapresiasi langkah KPK terkait penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved