Industri Media Cetak di Mesir Kian Sekarat

Di Mesir, negara berpenduduk 103 juta orang, penurunan trennya sangat mencolok sejak pemerintah, yang menerbitkan sebagian besar surat kabar, juga menaikkan harganya. "Tidak ada yang membeli koran lagi, terutama karena harganya lebih mahal," kata seorang penjual berusia 50-an yang dikenal sebagai Umm Mohammed, seperti dikutip AFP, Kamis (3/3).

Di dekatnya, ada setumpuk koran yang belum terjual. Menurutnya, antara pukul 6 pagi dan 3 sore, dia hanya mendapatkan 15 pound Mesir atau sekitar US$1 (sekitar Rp15 ribu).

Sejak tiga tahun lalu, pemerintah Mesir menaikkan harga koran harian dari dua menjadi tiga pound, dan mingguan dari tiga menjadi empat pound, dengan alasan harga kertas  makin mahal dan menyusutnya pelangganan. Hal ini mengurangi sirkulasi media cetak di negara terbesar di dunia Arab itu, di mana pendapatan keluarga rata-rata sekitar 6.000 EGP, atau US$380, per bulan.

Penjualan kian ajnlok pada Juli lalu ketika pemerintah menghapus edisi cetak surat kabar edisi sore. "Orang-orang biasanya datang untuk mendapatkan koran sore di jalan. Sekarang kita bahkan tidak memilikinya. Ponsel ada di mana-mana. Orang-orang yang lewat kios saya sering bertanya: 'Oh, Anda masih menjual ini, meski semuanya online? Itu benar-benar membuatku kesal,” kata Mohammed.

Perlu inovasi

Pengemudi angkutan umum, Tareq Mahmud, 44, yang berhenti di dekat kios Mohammded mengatakan bahwa dia sudah tidak membeli koran selama 11 tahun. "Saya berhenti ketika saya menyadari bahwa berita yang saya baca di koran setiap pagi sama dengan yang saya tonton di televisi malam sebelumnya,” katanya kepada AFP. "Dan saya pikir ada banyak orang seperti saya yang berhenti saat itu," imbuhnya.

Menurut statistik resmi, pada 2019 Mesir memiliki 67 surat kabar, baik yang diterbitkan pemerintah, partai politik, maupun swasta. Jumlah itu turun dari 142 pada 2010. Sirkulasi menyusut setengahnya dari lebih dari satu juta eksemplar menjadi 539.000 selama dekade ini. Ahmad al-Taheri, pemimpin redaksi mingguan Rose al-Youssef yang terbit selama hampir satu abad, mengatakan media perlu berinovasi, termasuk dalam distribusinya. "Kita perlu menemukan gerai baru," katanya kepada AFP, menyarankan menggunakan poin penjualan.

Mohamed, yang telah 18 tahun berkecimpung dalam bisnis ini berencana untuk pensiun. Dengan tidak adanya serikat pekerja atau sistem pendukung lainnya, dia, seperti agen koran lainnya, baru-baru ini mendaftar ke skema pensiun sederhana dengan penerbit milik negara Ahram Foundation.

Abdul Sadiq el-Shorbagy, kepala Otoritas Pers Nasional, mengatakan kepada parlemen pada Januari bahwa pers milik pemerintah berhutang, karena pajak dan pembayaran asuransi lebih dari US$573 juta. Para penerbit surat kabar sejauh ini masih merugi karena divisi online belum menghasilkan keuntungan bagi mereka. Sebagian besar konten bahkan masih ditawarkan secara gratis dan pendapatan iklan terbukti tidak mencukupi.

 Imad Eddine Hussein, pemimpin redaksi harian swasta Al-Shorouk, meratapi industri pers yang kian sekarat.  Ia juga menyesalkan semua halaman depan cenderung terlihat hampir sama, seperti pidato kepresidenan atau pengumuman menteri. "Semuanya sama, di setiap surat kabar, jadi pembaca berpaling dari mereka. Jika terus seperti ini, bukan hanya pers pemerintah yang akan mati, surat kabar swasta juga akan hilang."

Para kritikus juga meratapi  pers yag terlalu seragam di negara yang diperintah oleh perwira militer yang kini menjadi Presiden Abdel Fattah al-Sisi, di mana penyensoran oleh negara maupun penyensoran diri (swasensor) oleh para editor, merupakan hal yang lumrah. (M-4)