Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMAT (23/4) lalu, sejumlah petinggi negara bertemu secara virtual untuk membahas perubahan iklim. Istilah kerennya KTT Iklim. Forum itu digagas Joe Biden, Presiden AS, negara yang mangkir dari komitmen pertemuan serupa di Paris, Prancis, yang digelar pada 2015. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari forum yang diprakarsai Biden ini. Komitmen mereka (para pemimpin dunia) masih sama, intinya mereka berjanji menahan agar kenaikan suhu bumi tetap berada di ambang batas 1,5 derajatc celsius (2,7 fahrenheit) seperti era praindustri. Caranya pun kurang lebih sama, antara lain memangkas emisi karbon dengan mengurangi penggunaan energi fosil, serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Tidak mengherankan ada saja yang pesimistis meski tidak sedikit pula yang menaruh harapan. "Pemerintah membuat komitmen dan pertanyaan besar berikutnya adalah apakah mereka benar-benar melaksanakannya atau tidak," kata Bill Hare, dari Climate Analytics. Kritik lainnya ialah minimnya bantuan untuk negara-negara miskin untuk mengatasi persoalan iklim meski Biden berjanji meningkatkan pendanaan dari negaranya yang telah dihentikan pendahulunya, Donald Trump. Itu pun belum tentu disetujui Kongres AS yang di dalamnya masih banyak bercokol orang dari Partai Republik.
Beda di AS, beda pula di negara lainnya seperti Tiongkok dan Jepang. September tahun lalu, Presiden Xi Jinping sesumbar negaranya yang menjadi produsen emisi terbesar dunia dan bertanggung jawab terhadap perubahan iklim akan menjadi netral karbon pada 2060. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan berjanji untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050. Mitigasi untuk mengatasi perubahan iklim tentu tak semudah janji. Ia terkait dengan banyak aspek, terutama masalah ekonomi. Pertanyaannya, betulkah mereka serius mau mengurangi penggunaan batu bara dan energi fosil, misalnya, dan beralih ke energi hijau? Maukah mereka mengurangi produksi kendaraan yang banyak menghasilkan polusi?
Mitigasi di level global ini sepertinya memang sukar diharapkan dan biarlah itu jadi tugas para pemimpin negara. Namun, sialnya kita sebagai masyarakat juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. Seperti virus, bencana (termasuk yang diakibatkan perubahan iklim) tidak tebang pilih dan dapat menerjang siapa saja. Upaya penyelamatan pada skala kecil inilah yang diperlukan untuk memastikan daya tahan kita terhadap dampaknya. Istilahnya dari mitigasi kita beralih kepada adaptasi. Hal ini memang keniscayaan karena dampak perubahan iklim nyata dan mengandalkan mitigasi tingkat global saja tak akan bisa membuat kita selamat.
Seperti kata pakar komunikasi hijau Wimar Witoelar, masalah energi yang berdampak pada perubahan iklim merupakan masalah global, tapi setiap negara dan setiap individu bertanggung jawab atas masalah tersebut. Karena itu, menurut dia, untuk mengatasi serta menyelamatkan planet ini dan melindungi generasi mendatang, solusinya kembali kepada masyarakat. Boleh dibilang, kita mengalami krisis global yang harus dihadapi dengan solusi lokal.
Ya, saran saya minimal dari sekarang kita tidak buang sampah di sungai, tidak bangun restoran di bantaran kali, mulai mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan pribadi, serta disiplin pakai masker. Untuk tindakan yang terakhir ini, selain untuk menghindari virus korona, melindungi kita dari polusi. Pengap memang. Namun, apa boleh buat, anggap saja itu bagian dari laku hidup di era yang katanya disebut ‘new normal’.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Peneliti menemukan penurunan kadar garam di Samudra Hindia bagian selatan. Fenomena ini mengancam sistem sirkulasi laut global dan iklim dunia.
Peneliti mengungkap hutan Arktik hancur hanya dalam 300 tahun pada masa pemanasan global purba. Temuan ini jadi peringatan bagi krisis iklim modern.
Studi cincin pohon pinus di Spanyol mengungkap anomali cuaca paling ekstrem sejak 1500-an. Ketidakstabilan curah hujan kini mencapai titik kritis.
Analisis mendalam Avatar: Fire and Ash sebagai metafora krisis iklim. Menghubungkan 'Bangsa Abu' dengan data kebakaran hutan global 2025-2026.
Cuaca 2026 semakin tak menentu. Simak panduan medis menjaga imunitas tubuh, mencegah penyakit pancaroba, dan tips menghadapi gelombang panas (heatwave).
Lautan dunia menyerap panas ekstrem tahun 2025, memecahkan rekor selama sembilan tahun berturut-turut. Simak dampak mengerikannya bagi iklim global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved