Strategi Budaya di Hongaria Dikhawatirkan jadi Indoktrinasi Negara

PEMERINTAH Hongaria menerapkan strategi kebudayaan, salah satunya dengan membangkitkan kembali musik pop dan rock lokal guna mempromosikan budaya mereka. Namun, di sisi lain kebijakan itu memicu kekhawatiran tentang indoktrinasi dan sensor negara.

Pekan lalu, pemerintah telah menungkapkan bakal mengucurkan anggaran 62 juta euro, termasuk dana untuk pelatihan dan pencarian bakat, hibah untuk pembuatan dan pemasaran konten seni, dan infrastruktur seperti studio dan tempat pertunjukan.

"Semua ini untuk menghasilkan musik pop dan rock Hongaria yang berkualitas serta pembentukan identitas," kata pimpinan proyek tersebut, Szilard Demeter, 44, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Viktor Orban.

"Musik dapat mengekspresikan apa yang berbeda dalam karakter, visi, dan pengalaman sejarah Hongaria," kata Demeter kepada AFP setelah draf rencana itu diterbitkan tahun lalu.

Namun, para pengkritik khawatir rencana ini membuka front baru dalam perang budaya.

Dua tahun lalu, Orban, sang perdana menteri yang berkuasa sejak 2010 menyatakan bahwa perubahan besar akan datang di bidang budaya dan akademis Hongaria, yang selama ini dilihat di kalangan propemerintah sebagai sarang liberalisme. Ia menunjuk Demeter sebagai komisaris budaya untuk proyeknya tersebut pada 2019.

Sejak itu, pemerintah memperketat kontrol atas teater dan universitas, sementara kampanye anti-LGBT diluncurkan. Sebuah universitas yang didirikan oleh miliarder liberal AS George Soros, dipaksa pindah dari Budapest ke Wina. Demeter, seorang penulis dan gitaris yang berasal dari minoritas Hongaria di Rumania, juga memicu kontroversi karena pernyataannya yang membandingkan Soros dengan Adolf Hitler.

"Saya sangat mendukung kebijakan Perdana Menteri, saya 110% seorang Orbanista (pendukung Orban)," kata Demeter, yang juga mengepalai museum seni bergengsi di Budapest, kepada AFP.

"Ya, sedang terjadi perang budaya yang sengit, pertanyaan besarnya adalah apakah budaya Hongaria akan ada dalam 100 tahun. Jati diri bangsa semakin melemah dan harus dipulihkan,” ujarnya.

Meskipun dalam wawancara lain, Demeter mengatakantidak suka penyanyi pop yang berbicara tentang politik, dia mengatakan kepada AFP bahwa afiliasi politik tidak akan menjadi penghalang untuk mendanai para musikus dan seniman di bawah skema baru itu.

"Setiap orang harus terlibat, entah kiri, liberal, maupun paling kanan, sampai Marxis. Keberagaman adalah sumber kekuatan budaya Hongaria, seperti halnya keanekaragaman budaya nasional adalah kekuatan Eropa," katanya.

"Jadi jika sebuah band berkualitas baik, mengapa tidak didukung?" dia menambahkan.

Tapi, menurut Ferenc Megyeri, 55, vokalis utama band punk "Usual Disappointments", negara sudah campur tangan menyensor musisi.

Band Megyeri, yang didirikan tahun 1990, telah menulis lagu-lagu seperti "Viktor", "Absurdistan", dan "Soros" yang mengkritik atau memparodikan kebijakan Orban. Lagu-lagu tersebut disensor dari versi aslinya selama serangkaian pertunjukan online yang disponsori negara, pada Oktober lalu,

Pihak penyelenggara juga meminta Megyeri untuk melepas kaus yang dikenakannya dengan tulisan "Soros".

"Saya menolak, jadi siaran difokuskan pada close-up wajah saya," katanya kepada AFP di kampung halamannya di Pecs, selatan Budapest.

"Ada baiknya membantu musisi, bagaimanapun juga itu uang kita, uang pembayar pajak, tapi tidak dengan sensor. Kebanyakan band mungkin akan mengambil dana pemerintah dan tetap diam. Tapi kami bukan tipe itu," tegasnya.

Zoltan Czutor, seorang penulis lagu pemenang penghargaan, mengatakan hal-hal luar biasa dapat dilakukan dengan dana itu, seperti mengajar anak-anak sekolah cara memainkan alat musik, tetapi dia khawatir tentang risikonya indoktrinasi dari pemerintah.

"Saya berharap tidak akan ada kunjungan wajib ke opera rock nasional untuk anak-anak," katanya kepada AFP di sebuah studio di Budapest. (AFP/M-4)