PANDEMI yang belum juga reda membuat industri pertunjukan kian merasa terpuruk. Upaya untuk bangkit melalui pertunjukan daring dikatakan para pelaku industri tidak mudah dilakukan karena sulitnya menjual acara tersebut. Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam acara konferensi virtual Blok M Music Conference 2021 bertajuk Menunggu Hari Dikabulkannya Perizinan Konser Offline, yang disiarkan secara daring melalui kanal Youtube M Bloc Space, Selasa (9/3).
Presiden Direktur Java Festival Production (JFP) Dewi Gontha menepis jika industri hiburan dapat beralih ke konsep pertunjukan yang lebih tertutup layaknya pertandingan olahraga tanpa penonton. “Beda kami dengan olahraga, olahraga itu bertanding dengan lawan. TV akan mau membeli program. Sementara di musik, interaksi dengan penontonnya , energinya dari situ. Kalau kami mau jual ke tv, TV mana yang mau beli atau bayar seperti bola?” Kata Dewi.
Dengan situasi industri yang demikian maka Dewi mengungkapkan jika para promotor lebih memilih melaksanakan sistem protokol kesehatan (prokes) yang lengkap agar dapat tetap menggelar konser luring. Salah satu prokes tambahan yang mereka persiapkan adalah sistem pelacakan (tracing) mobililasi penonton di lokasi konser.
Sayangnya, menurut Dewi, sistem itu belum mendapat dukungan pihak-pihak yang berwenang. Di sisi lain, prokes CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment) yang diperkenalkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada industri pariwisata dan hiburan, menurutnya, masih terlalu umum.
“Ada CHSE yang didesain Kemenparekraf. Tapi itu sangat generik. Ketika sudah presentasikan konsep yang kami tawarkan, tidak ada yang mau tanda tangan. Ya memang ini banyak instansi yang terkait, bukan satu saja yang menyetujui,” lanjut Dewi.
Ia pun berharap agar pemerintah bisa memberikan dukungan lebih konkret di saat industri hiburan dan pertunjukan diminta untuk bangkit. Salah satu dukungan yang dinilai penting adalah asuransi jika acara pertunjukan yang telah diberi izin dan menjalankan prokes, dibatalkan karena pandemi. Asuransi itu dirasa penting demi keberlangsungngan industri pertunjukan.
“Para asosiasi promotor di Eropa bekerja, mereka bikin line up, sudah mulai kerja. Di Eropa itu misalnya untuk penonton disesuaikan kondisinya per kota. Kami juga mau mulai bekerja, tetapi dukung juga. Solusi sifatnya yang pasti, supaya bisa mulai bergerak. Asuransi pembatalan acara karena covid itu tidak ada (di Indonesia). Karena kan sebagai pelaku harus mulai di depan, termasuk pembayaran. Kalau di tengah persiapan kondisinya berubah," tuturnya.
Di beberapa negara, seperti di Jerman, asuransi dari pemerintah untuk pertunjukan yang dibatalkan karena pandemi memang sudah. Namun, penerapan asuransi itu diiringi pula dengan ketatnya persyaratan penyelanggaraan pertunjukan yang kemudian juga sulit diikuti oleh para promotor.
Sementara itu, CEO promotor Rajawali Indonesia Anas S. Alimi mengatakan saat ini para pihak promotor tengah berdiskusi dengan berbagai pihak demi keberlangsungan industri pertunjukan. Anas mengatakan, pihaknya sudah duduk bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Satgas covid, Kemenkes, dan kepolisian. Namun, kabar terbaru terkait aturan yang diberlakukan untuk bisa dilakukan konser luring, masih menunggu waktu. (M-1)
