Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin. Pernyataannya bahwa dia yang memerintahkan tentara mencopot baliho pemimpin FPI Rizieq Shihab yang bertebaran di wilayah DKI Jakarta mendapat tanggapan beragam. Pun ketika dia menyerukan, kalau perlu, FPI dibubarkan saja.
Sangat banyak pihak yang memberikan apresiasi meski ada pula yang menilai Mayjen Dudung terlalu berlebihan. Apa sebenarnya yang mendorong dia menunjukkan sikap sedemikian tegas? Apa pula tujuannya? Berikut penuturan jenderal bintang dua kelahiran 16 November 1965 itu kepada wartawan Media Indonesia, Rahmatul Fajri.
Beredar video adanya sejumlah orang berseragam loreng menurunkan baliho Rizieq Shihab. Apakah itu instruksi Anda?
Itu perintah saya karena beberapa kali Satpol PP turunkan, tapi dinaikkan lagi.
Kenapa baliho-baliho itu harus diturunkan?
Pemasangan baliho ada aturannya, aturannya oleh pemerintah daerah, ada tempatnya, ada bayar pajaknya. Harusnya Satpol PP itu yang menurunkan, tapi ternyata dinaikkan lagi. Lalu, ada seruan revolusi akhlak dan sebagainya. Memang dia siapa? Dia buat sesuka aturannya sendiri. Tidak ada itu. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Kok, sekarang seperti mereka yang atur suka-sukanya sendiri.
Sudah diimbau oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak membuat kerumunan, malah dia mengatur sendiri. Negara seperti dia punya sendiri, tidak bisa itu. Sudah ada protokol kesehatan, tapi sesukanya sendiri. Dia juga menan tang TNI seperti banyak yang diberitakan. Mari kalau begitu.
Apa yang dikhawatirkan dari adanya baliho yang berisi revolusi akhlak?
Dia sudah mengelompokkan diri. Dia sudah menghasut. Di Indonesia jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Dia tidak mewakili semua umat Islam yang ada di Indonesia dan Jakarta ini, tidak semua. Banyak habib yang lebih baik, santun, dan tidak mengucapkan ucapan yang kotor. Bahaya.
Anda juga menegaskan kalau FPI perlu dibubarkan, apa alasannya?
Bubarkan saja. Waktunya juga sudah habis perizinannya itu dan manfaatnya apa coba? Sudah seperti penegak hukum saja dia.
Bagaimana sikap TNI ke depannya jika FPI kembali berkerumun dan kembali menaikkan baliho Rizieq Shihab?
Kita nanti akan berkolaborasi dengan Polri dan Satpol PP. Ke depan, jika ada kegiatan kerumunan dan meresahkan masyarakat, pasti kita tindak tegas.
Saya tidak akan segan-segan tindak keras yang coba ganggu persatuan dan kesatuan. (X-8)
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
"Bukan sekali dua kali TNI ikut bantu Satpol PP. Apalagi saat ini kan mungkin Satpol PP juga kekurangan petugas karena harus menegakkan PSBB," jelasnya.
Gembong juga menilai bahwa Gubernur Anies Baswedan selaku kepala daerah harus menjadi panglima dalam penegakan hukum di Ibu Kota
Ia mengatakan sebagai bagian dari negara Indonesia, seharusnya FPI tidak membuat aturan sendiri dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku.
Langkah Dudung kemudian menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukungnya, karena bersikap tegas
Pertemuan itu merupakan inisiasi dari prajurit TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved