Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSFORMASI digital yang terjadi di dunia keuangan dan perbankan saat ini belum dibarengi oleh sistem keamanan siber yang mumpuni. Salah satu kendalanya ialah biaya yang tak murah. Pelaku bisnis industri keuangan menganggap hal tersebut masih baru dan lisensi keamanan siber dianggap sebagai biaya atau cost.
"Saya yakin para pelaku bisnis di industri keuangan atau perbankan merasa ini masih dibilang hal baru. Jadi hal ini dianggapnya sebagai biaya atau cost. Sedangkan mindset yang perlu ditanam ialah investasi," ucap Rony Tanrim, VP Business Development PT Privy Identitas Digital.
Rony Tanrim menekankan bahwa bisnis di industri keuangan atau perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan terhadap para nasabahnya. "Jadi risiko reputasi tetap segala-galanya," tambah Rony Tanrim.
Dua hal yang perlu dimiliki industri perbankan, yakni ISO 27001 dan data center (DC) serta disaster recovery center (DRC) untuk memperkuat keamanan siber. ISO yang terkait dengan sistem informasi dan data privasi menjadi kekuatan dari dalam suatu bisnis. DC dan DRC sebagai langkah mitigasi risiko dan keamanan dalam proses digitalisasi.
Dalam hal ini, Rony menekankan pentingnya kepemilikan DRC bagi institusi keuangan. Privy dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada proses keberlangsungan digitalisasi, seperti e-KYC, digital signature, dan e-materai. (Z-2)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved