Pemerintah Harus Terapkan Standar Dunia Pengamanan Data

PAKAR keamanan IT Alfons Tanujaya tidak yakin jika data yang diretas dalam Pusat Data Nasional (PDN) telah dijual di komunitas peretas. Sebab secara teknis peretasan tersebut telah terjadi enkripsi data namun kebocoran data itu kecil kemungkinan untuk terjadi.

"Karena cara mereka masuk berbeda dengan BSI dulu. Saya tidak percaya ada data yang mau dijual. Karena data kita sudah di mana-mana. Data KTP sudah bocor, kartu keluarga juga sudah bocor. Saya tidak yakin mereka punya data dari PDN tapi data dari instansi lain yang diretas," ujarnya, Selasa (2/7).

Secara teknis peretas yang mengganggu PDN masuk ke komputer lalu masuk ke server untuk mengelola yang di sana tidak bisa melihat data.

Baca juga : Ransomware Juga Serang Negara Lain, tapi Indonesia Lebih Parah

"Kalo kalau mengunduh image itu kamu tidak bisa buka karena otomatis terenkripsi maka kami bilang kemungkinan sangat kecil kebocoran data"

Meski begitu kejadian serupa tidak hanya sekali terjadi, kita sudah sering terjadi peretasan tersebut. Maka pemerintah harus mengikuti pemahaman pengamanan data ISO.

"Ini yang harus diikuti dan memang tidak mudah karena sebenarnya kita betul-betul harus mengubah cara pandang dan cara kerja berteknologi," ungkapannya.

Baca juga : Muhammadiyah Mengaku Ikut Jadi Korban atas Serangan Siber ke PDN

Sementara itu Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menilai permasalahan PDN tersebut sangat kompleks karena juga memiliki masalah internal antara Kemenkominfo dan BSSN. Sehingga harus dipastikan kembali kepastian penjualan data dari peretas PDN.

"Kalau dalam dunia siber itu perang siber ada istilah serangan untuk membobol satu pusat data atau situs ada juga serangan psikologis. Sama seperti peran konvensional dan ada juga perang serangan secara pernyataan di media. Kalau itu sifatnya serangan dari media sosial tik tok atau X macam-macam motifnya. Untuk sekarang yang diperuntukan dukungan dari netizen. Jadi harus hati-hati jangan-jangan itu menggalang dukungan dari netizen bahwa hacker bisa dan sudah dapat data dan jual," terangnya.

Motiv kedua yakni untuk menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Kepastian tentang klaim kebocoran data yang disebut hacker memang unggul secara opini sehingga publik percaya.

Baca juga : Server PDNS Diretas, Guru Besar  IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya

"Makanya pemerintah jangan berdiam diri tetap update perbaikan yang dilakukan kemudian jangan menyalahkan masyarakat jangan melebarkan isu. Pernyataan dr pemerintah itu bisa memenangkan opini publik"

Pemerintah sambungnya harus memperbaiki strategi komunikasi krisis antara Kemenkominfo dan BSSN dalam peretasan.

"Sekarang ini ada pemerintah ada hacker yang bertempur, opininya dimenangkan oleh para hacker. Artinya perlu orang yang menguasai ini Menkominfo Budi bisa menunjuk orang yang kompeten agar tidak terjadi kesalahan komunikasi". (Z-8)