Berita Terbaru UU ITE Hari Ini

Masyarakat Punya Hak untuk Menyuarakan Keresahannya Soal Lingkungan Hidup

Karenanya, tidak dibenarkan saat ada pihak yang mengkritik soal kondisi lingkungan yang buruk di media sosial malah dijerat dengan UU ITE

Polisi Tangkap Empat Provokator Tawuran di Wilayah Jakarta

POLDA Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga kerap melakukan provokasi terjadinya tawuran-tawuran di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

Suara Kritis Masih Terbungkam UU ITE

UU ITE masih menjadi ancaman bagi pihak yang kritis

Setop Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Daniel Frits Maurits

Advokat LBH Semarang Cornel Gea mendesak kepala Kejaksaan Negeri Jepara agar segera membebaskan aktivis lingkungan Daniel Frits.

Rekaman Suara Surya-Anies Hoaks, Bawaslu Ingatkan Ancaman UU ITE dan Pidana Pemilu

Ketua Bawaslu mengingatkan ancaman pidana umum yang diatur lewat UU ITE yang bakal menjerat jika rekaman suara itu untuk tujuan berita bohong.

Perlindungan Anak di UU ITE Baru belum Jawab Semua Masalah

Dunia digital sangat rawan untuk anak-anak. Perlu regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi anak dari tindak kejahatan dan kekerasan di dunia maya yang sangat sering terjadi.

Ancaman Kekerasan di Media Sosial tak Hanya Langgar UU Pemilu, Tapi juga UU ITE

Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024. Salah satunya adalah ancaman kekerasan di media sosial

Perubahan UU ITE Sudah Akomodasi Perlindungan Anak di Ranah Digital

“Di perubahan kedua Undang-Undang ITE itu sudah diatur perlindungan anak di ruang digital. Sudah ada regulasinya. Jadi salah satu hal baru itu perlindungan anak di ruang digital,”

Revisi UU ITE, Tugas Direktorat Siber Harus Dipastikan

REVISI UU ITE menjadi ujung tombak kepastian dan jaminan dalam menjalan berbagai peraturan atau badan hukum yang dibentuk dalam mengamankan ruang siber.

UU ITE Dinilai tidak Sinkron dengan KUHP dan TPKS

Komnas Perempuan mengkritisi pengesahan revisi kedua UU ITE yang telah disahkan DPR-RI pada awal Desember. Dalam prosesnya revisi tersebut daei segi formil,

Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Salah Besar

KETUA BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan kebebasan berpendapat bisa dilakukan tanpa ancaman dan pembatasan.

Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin

WAKIL Sekretaris Jenderal NasDem Jafar Sidik mengatakan bahwa pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) sangat konsen untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM)

Jumlah Kasus Pemidanaan Melalui UU ITE Paling Masif di Era Jokowi

Pasal karet dalam UU ITE jadi alat pembungkaman terhadap suara-suara yang vokal dan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Forum Diskusi Denpasar 12 Angkat UU ITE yang Kontroversial

UNDANG-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) masih dianggap sebagai UU yang paling kontroversial. Bahkan, UU ITE paling dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia

Revisi UU ITE Kedua Tunjukkan Perbaikan tapi Belum Ideal

“Ada perbaikan tapi belum ideal, misalnya ketika pasal pencemaran nama memang kita rekomendasikan dihapus, tapi ada justifikasi dari pemerintah memang masih dibutuhkan,”

ILDES: Ungkapan Agus Rahardjo Rentan Terjerat Pasal UU ITE 

DIREKTUR Eksekutif ILDES Juhaidy Rizaldy menyebut ungkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, soal intervensi presiden

RUU ITE semakin Mengecewakan dan Mengancam

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan revisi UU ITE kali ini semakin memperlihatkan kesewenangan pemerintah dalam ruang demokrasi dan berpendapat. Kebebasan dan perlindungan berpendapat

Komitmen Anies Baswedan untuk Revisi UU ITE Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas

CALON presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan akan merevisi UU ITE bila berhasil memenangkan Pilpres 2024. Revisi UU ITE menjadi salah satu agenda penting

Pasal Karet di Revisi UU ITE Tak Dihapus

Ada penambahan muatan Pasal 27 dan 28 UU ITE. Dua pasal tersebut kerap jadi polemik. Pasalnya, pasal tersebut kerap disebut pasal karet.

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia