Menko PMK Muhadjir Effendy: Bansos Bisa Diberikan pada Keluarga, Bukan Pelaku Judi Online

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya. Karena keluarga dianggap sebagai korban.

Ia menerangkan jika selama ini pelaku pinjaman online (pinjol) yang dianggap korban adalah peminjam. Sedangkan penjudi bagian dari pelaku dan menurut Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa judi itu tindak pidana. Begitu juga pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa judi online termasuk pidana berat.

"Jadi penjudi atau pemain judi online itu termasuk pelaku tindakan hukum yang sanksinya besar. Jadi kalau saya kemudian mau beri bansos mereka itu ya tidak mungkin lah," tegas Muhadjir di Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Baca juga : DPR RI Nilai Korban Judi Online tak Bisa Serta Merta Dapat Bansos

"Sementara yang saya maksud korban itu adalah keluarga atau anggota yang menderita mengalami kerugian. Kerugian itu bisa material bisa finansial bisa psikososial," tambahnya.

Ia mencontohkan kasus pembunuhan suami oleh istri yang diduga karena sang suami gemar judi online. Menurutnya sang istri termasuk korban psikis.

"Ketika saya berkunjung ke lokasi itu dan diskusi juga dengan beberapa orang yang kenal dia, itu kan berpacaran sejak SMA, saya tanya-tanya kepada orang yang dekat dengan dia, kemungkinan memang sudah mengalami depresi berat dan konfliknya dia mengalami tekanan sudah dari lama dan itu adalah ledakannya," ungkapnya.

Baca juga : Menko PMK Luruskan Maksud Korban Judi Online Terima Bansos, Begini Penjelasannya!

"Artinya apa jadi sebetulnya korban itu nyata, dan bansos itu bukan berarti diberi sembako," katanya.

Secara tidak langsung ruang untuk memberikan bantuan kepada korban judi ini sudah ada, tugas Satgas, bagaimana bantuan ini bisa disalurkan kepada keluarga penjudi online ini agar tepat sasaran

Langka pemerintah saat ini adalah sangat penting di antara operasi pemberantasan judi online, dengan dibarengi pencegahan, mulai dari pemain hingga penyedia portal. Karena ada situs dan bandar banyak berada di luar negeri.

"Bandar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, itu sebagian besar ada di luar negeri. Kerja sama interpol, kerja sama antar negara, kerja sama antar kementerian luar negeri itu lebih penting," pungkasnya. (Iam/Z-7)