Berita Terbaru Supratman Andi Agtas Hari Ini

Ini Dalih Komcad Jadi Syarat Amnesti

Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.

Pernyataan Menkum Soal Denda Damai hanya Untuk Melegitimasi Usulan Presiden

Pasal 35 ayat (1) huruf k dalam beleid tersebut mengatur bahwa denda damai hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang menyebabkan perekonomian negara, bukan keuangan negara. 

Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Menkum: Penghapusan Hukuman Para Koruptor Lewat Jalur Damai

MENTERI Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menerangkan para koruptor bisa diampuni jika memberikan denda damai.

Menkum: Pengampunan Koruptor tetap dengan Persetujuan MA dan DPR

Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.

Pemerintah Akhiri Dualisme PMI, Kepemimpinan JK Sah

JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini. 

Kelakukan Baik Narapidana Jadi Pertimbangan Pemberian Amnesti

Ada beberapa proses asesmen yang perlu dilewati oleh calon napi yang menerima amnesti dari pemerintah.

Menteri Hukum Bakal Umumkan Nama-nama Narapidana yang Dapat Amnesti

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan perkembangan soal usulan pemberian amnesti terhadap 44 ribu narapidana.

Soal Amnesti 44 Ribu Napi, Pakar Hukum Pidana: Harus Ada Pertimbangan Ideologis

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengat pemerintah harus menginfokan catatan hukuman apa dan seberapa napi tersebut menjalani hukuman sebelum memberikan amnesti.

Iran Juga Minta 59 Warganya yang Dipenjara Dipulangkan

Supratman mengatakan, ada 59 warga negara Iran yang dipenjara di Indonesia karena kasus narkoba. 

18 Aktivis Papua akan Dapat Amnesti

Belasan tahanan Papua itu, kata Supratman,  merupakan aktivis. Kebijakan ini menjadi upaya rekonsialisasi warga Papua.

Amnesti hanya untuk Pengguna, Haram Bagi Bandar Narkoba

Namun, pemerintah, kata Supratman memastikan tidak akan memberi ampun bagi narapidana narkotika berstatus pengedar dan bandar. 

44 Ribu Narapidana Diajukan Peroleh Amnesti

Presiden Prabowo, kata Supartman, telah menyetujui untuk pemberiaan amnesti. Namun, ia mengaku belum mengetahui jumlah narapidana yang disetujui untuk mendapat amnesti.

Menteri Hukum bakal Verifikasi Terkait Dualisme Kepengurusan PMI

Menkum Supratman Andi Atgas mengaku bakal verifikasi ihwal adanya Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XXII.

Peran BSK Hukum Penting Tingkatkan Mutu Kebijakan

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

Pertimbangan Kemanusiaan Jadi Alasan Pemerintah Lakukan Transfer Tahanan

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pertimbangan kemanusiaan jadi alasan pelaksanaan transfer tahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia. 

Prabowo Sebut Pemerintah Negara Lain Harus Ajukan Surat untuk Transfer Tahanan

MENTERI Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah negara lain untuk mengajukan surat resmi kepada pemerintah Indonesia jika ingin melakukan transfer tahanan.

Prabowo Akan Kirim Surpres RUU Perampasan Aset untuk Memastikan Dibahas DPR

PRESIDEN Prabowo Subianto disebut akan mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke DPR.

Menteri Hukum : Ibu Kota Indonesia Masih Jakarta

Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

Menteri Hukum Supratman Ditugaskan Prabowo Review Seluruh UU

Supratman menuturkan sinkronisasi dan harmonisasi UU peraturan dilakukan guna bisa sampai kepada Indonesia Emas 2045. 

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia