Ini Rincian 1.178 Penerima Amnesti dari Presiden Prabowo

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada sebanyak 1.178 orang.

Penjelasan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (1/8) malam, sekaligus meralat pernyataannya sebelumnya yang menyebut jumlah penerima amnesti hanya 1.116 orang.

“Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan, ya, kalau amnesti itu jumlahnya 1.178,” kata Supratman dikutip Antara, Jumat (1/8). 

Baca juga : KPK Tegaskan Amnesti Hasto Tak Pengaruhi Pencarian Harun Masiku

Salah satu nama yang tercantum dalam daftar penerima amnesti adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Selain Hasto, amnesti juga diberikan kepada Yulianus Paonganan, yang sebelumnya divonis dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penghinaan terhadap kepala negara.

Menurut Supratman, sebagian besar data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka menerima amnesti berdasarkan klasifikasi kasus dan kondisi pribadi masing-masing.

Baca juga : Pakar Hukum: Presiden Prabowo Harus Jelaskan Pemberian Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

“Ada pengguna narkotika. Kemudian, ada makar tanpa senjata yang di Papua sebanyak enam orang,” kata Menkum memerinci.

Amnesti juga diberikan kepada sejumlah narapidana dengan kondisi khusus, seperti:

• 78 orang dengan gangguan jiwa
• 16 penderita kondisi paliatif
• 1 orang dengan disabilitas intelektual
• 55 orang berusia di atas 70 tahun

Daftar nama penerima amnesti ini telah tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani pada hari Jumat.

Selain amnesti, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

“Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri Imipas sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti tadi, tentu berkoordinasi dengan para eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan,” ucapnya. (P-4)