Berita Terbaru Ruu Hari Ini

Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” ungkapnya

Puan Maharani Mendorong Cuti Hamil 6 Bulan

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan RUU tersebut dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

DPR Janjikan RUU EBT Disahkan Tahun Ini

"Kita bersyukur RUU EBT sudah melalui proses dari Baleg dan segera diparipurnakan minggu depan. Ini bakal kita serahkan ke pemerintah sebagai draf RUU EBT dari inisiatif DPR,"

IPK Indonesia Minta Psikolog Klinis Dikecualikan dari RUU Pendidikan dan Layanan Psikolog

Psikolog klinis adalah tenaga kesehatan, yang telah diatur oleh UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan turunannya termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017

BPK Serukan Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi

Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia.

Komisi II Harap RUU DOB Papua Dibahas Secepatnya

Selain Surpres, DPR juga telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua.

YLKI: Pemerintah harus Beri Subsidi Industri yang Terapkan Energi Terbarukan

"Jadi energi fosil itu harusnya secara ekstrem tidak diberikan subsidi karena kan merusak lingkungan. Jangan sampai kita berikan subsidi tapi kepada energi yang justru merusak lingkungan."

Ini Aspirasi Asosiasi dan Komunitas Terkait RUU EBT

"Kami merasa RUU EBT ini harus dikembalikan lagi namanya menjadi RUU Energi Terbarukan supaya kita berfokus saja pada energi terbarukan karena tidak ada energi baru di dunia ini."

DPR akan Pertimbangkan Penundaan RUU DOB untuk Papua

Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR untuk menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang.

Baleg DPR Sebut Revisi UU PPP Solusi Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Baleg DPR-RI Heri Gunawan menyatakan, revisi UU PPP diharapkan akan menjadi solusi mengatasi terjadinya 'obesitas' dan tumpang tindih regulasi.

RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg

Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Setelah UU TPKS Disahkan, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT

RUU tersebut sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.

Bahas RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat, Ini Masukan MAKN

MAJELIS Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) memberikan banyak masukan kepada Komisi II DPR RI terkait RUU Perlindungan dan  Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara

Daerah Penyangga Akan Dilibatkan Bahas RUU Kekhususan Jakarta

Keberadaan Jakarta memang tidak bisa lepas dari kebijakan serta aktivitas di daerah penyangga.

RUU Perampasan Aset bikin DPR Gelisah

Kedua RUU tersebut menurutnya terus diusulkan oleh PPATK untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Kejati Jabar Apresiasi Vonis Mati Pemerkosa 13 Santriwati

Terdakwa pemerkosa 13 santriwati ini divonis hukuman mati usai Kejati Jawa Barat mengajukan banding.

UU Kekhususan Jakarta Bakal Diusulkan, Warga Bisa Ikut Berikan Saran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membahas substansi usulan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI. 

Soal Madrasah di RUU Sisdiknas, Dekan Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ingatkan Mekanisme Pembentukan UU

Komunikasi antara Mendikbudristek dan Menag sangat positif untuk menyamakan persepsi dan mengakhiri polemik di tengah publik. Hal itu perlu ditindaklanjuti di pejabat teknis.

Anggota DPR Kritisi Pernyataan Kepala Otorita IKN Soal Urun Dana 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Guspardi Gaus mengkritik pernyataan Kepala Otorita Bambang Susantono menyoal urun-dana atau crowdfunding dari masyaraka

Pastikan UU TPKS Mampu Menjamin Keadilan Proses Hukum Tindak Kekerasan Seksual 

Masyarakat berharap segera lahir undang-undang yang mampu melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual. 

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia