Kamis 19 Mei 2022, 17:40 WIB

Ini Aspirasi Asosiasi dan Komunitas Terkait RUU EBT

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Ini Aspirasi Asosiasi dan Komunitas Terkait RUU EBT

MI/LILIEK DHARMAWAN
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) beroperasi di kawasan Pantai Cilacap, Jawa Tengah.

 

RANCANGAN Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) kini tengah digojlok oleh DPR sebelum nantinya disahkan. Bahkan, targetnya pada kuartal III 2022 ini, RUU EBT ini dapat rampung dan siap untuk diterbitkan.

Namun, rupanya masih terdapat beberapa hal yang masih kurang dari RUU EBT ini. Salah satunya ialah istilah EBT yang dirasa kurang tepat untuk disebutkan.

"Kami merasa RUU EBT ini harus dikembalikan lagi namanya menjadi RUU Energi Terbarukan supaya kita berfokus saja pada energi terbarukan karena tidak ada energi baru di dunia ini, yang ada itu energi terbarukan," ungkap Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar dalam acara Pernyataan Aspirasi Bersama untuk Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang digelar oleh Insitute for Essential Services Reform (IESR) di Kekini Coworking Space, Jakarta, Kamis (19/5).

Menurutnya, dengan mengembalikan nama RUU EBT menjadi RUU Energi Terbarukan, pemerintah akan fokus mendorong investasi energi terbarukan untuk mencapai target pembangunan.

Baca juga: Mulai 2035 Pembangkit Listrik Indonesia akan Didominasi EBT

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Harmanto mempermasalahkan dimasukannya energi nuklir ke dalam RUU EBT. Menurutnya, nuklir bukanlah energi baru dan bahkan sudah digunakan sejak tahun 1950 di berbagai negara.

Selain itu, menurutnya saat ini energi nuklir sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara karena satu dan lain hal.

"Teknologi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) yang kontoversial di dunia ini nyatanya mulai ditinggalkan. Sejak tahun 2002 jumlah PLTN di dunia terus menurun. Mulai dari 438 reaktor nuklir di 30 negara di dunia dengan kapasitas 420 giga watt (GW), menurun menjadi 415 pada 2021 dengan kapasitas 369 GW. Ini menunjukkan PLTN tidak berkembang, tapi justru menurun," kata Harmanto.

Lebih lanjut, Harmanto menuturkan bahwa ditinggalkannya energi nuklir disebabkan oleh mahalnya biaya pembangunan PLTN baru. Tingginya biaya operasi, dan mahalnya biaya penonaktifan PLTN saat sudah mencapai usia ekonomis.

"Mungkin secara umur PLTN bisa mencapai 30-40 tahun, tapi pada saat pensiun, rakyat juga yang menanggung biaya penyebaran limbah dari pembongkaran reaktor PLTN. Risiko PLTN juga sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan aspek alam. Ini akan berdampak panjang dan tidak semua negara punya kemampuan, kapasitas industri, tata kelola yang tinggi, serta dapat menjamin pembuatan PLTN secara aman," tegasnya. (A-2)

Baca Juga

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

Di Forum TIIWG, Kadin Beberkan Pentingnya Reformasi WTO

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 06 Juli 2022, 17:26 WIB
WTO juga diminta memberdayakan usaha kecil dan membantu untuk berintegrasi ke dalam rantai pasokan dan nilai global untuk usaha mikro dan...
ANTARA FOTO/Ampelsa

Menteri Erick Cari Investor Strategis, Garuda Diramal Bakal Jadi Global Player 

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 17:18 WIB
Langkah Menteri BUMN Erick Thohir dan manajemen untuk mencari investor strategis bagi Garuda Indonesia merupakan langkah strategis dan...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Pertamina: Harga BBM dan Gas Meningkat Tajam, Beban Subsidi Pemerintah Rp9.000-Rp11.000 per liter

👤Ficky Ramadhan 🕔Rabu 06 Juli 2022, 17:17 WIB
"Harga pasar dengan harga minyak hari ini adalah Rp17.200 perliter. Setiap per liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya