Berita Terbaru Pengadaan Barang dan Jasa Hari Ini

ICEF 2023 Dorong Percepatan Digitalisasi Belanja Pemerintah

Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI  kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023

Puspom TNI-KPK Geledah Markas Basarnas

Penggeledahan itu untuk mencari bukti kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Julius belum bisa memerinci barang yang ditemukan penyidik Puspom TNI maupun KPK.

KPK Serahkan Mobil Terkait OTT Basarnas ke Puspom TNI

Sebuah mobil terkait OTT di Basarnas diserahkan KPK ke Puspom TNI sebagai bentuk singergi penanganan perkara.

Basarnas Di Bawah Kemenhub, KPK Pastikan Berwenang Melakukan Penangkapan

Basarnas berada di bawah Kementerian Perhubungan. Karena itu, KPK yakin bisa menangkap tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas

KPK Klaim Kantongi Bukti Kuat Kabasarnas Terima Suap Rp88,3 Miliar

KPK memiliki bukti kuat terkait dugaan penerimaan suap sebesar Rp88,3 miliar terhadap kepala Basarnas.

KPK Bakal Usut Keterlibatan Pejabat Basarnas Lain

KPK menelusuri keterlibatan pejabat lain dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Penetapan Status Tersangka Kabasarnas, Diserahkan ke Mabes TNI

Seluruh penanganan perkara korupsi Basarnas diserahkan ke Mabes TNI.

Transaksi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim Selama 3 Tahun Capai Rp427 Miliar

Sejak Jatim Bejo diluncurkan, kini lebih dari 6.000 UMK telah bergabung dengan total 134.000 lebih produk tayang, dan total transaksi mencapai lebih dari Rp427 miliar.

Bermitra dengan PTPN III, Perusahaan Vendor Menyatakan Puas 

Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan sepanjang tiga tahun terakhir, rata-rata kepuasan penyedia barang dan jasa di PTPN Group mencapai 86%.

Jadi Tersangka Suap, Kepala Basarnas Melapor ke Pimpinan TNI

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi berjanji bakal mengikuti proses hukum usai menjadi tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Diduga Terima Suap Rp88,3 M, Kepala Basarnas Ngaku Cuma Punya Aset Senilai Rp10,9 M Termasuk Pesawat

Berdasarkan LHKPN, kekayaan Kepala Basarnas Henri Alfiandi tercatat Rp10,9 miliar.

KPK Bakal Bahas Kasus Kepala Basarnas Bareng Panglima TNI

Pekan depan KPK akan bertemu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi.

Terlibat Kasus Suap, Kepala Basarnas Cs Kantongi Rp88,3 Miliar

KPK menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat dan jasa di instansinya

OTT Pejabat Basarnas, Nilai Pagu Alat Pendeteksi Korban Senilai Rp10 Miliar

KPK menduga pejabat Basarnas melakukan transaksi suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan yang nilai pagu tender mencapai Rp10 miliar.

Pengadaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan jadi Ladang Korupsi Pejabat Basarnas

Pejabat Basarnas yang terkena OTT diperkirakan terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa.

Penerapan e-Purchasing Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Diapresiasi LKPP 

LKPP RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam percepatan transformasi digital bidang pengadaan barang dan jasa (e-purchasing).

Pengadaan Kue untuk Rapat Kementerian/Lembaga Sudah Pakai e-Katalog

KPK mengungkapkan sebagian besar instansi pemerintah kini mulai menggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa bahkan hingga yang terkecil seperti pengadaan kue untuk rapat.

Pameran Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah GPFE dan HPFE Digelar di Jogja Expo Center

Event berskala nasional yang rutin digelar sejak 2016 itu memberikan kesempatan yang sangat baik bagi perusahaan penyedia untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis

LKPP Jadikan Provinsi Jateng Percontohan Konsolidasi Pengadaan Barang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendiskusikan sejumlah hal kepada Ganjar. Salah satunya terkait konsolidasi harga untuk pengadaan barang dalam negeri.

Libatkan Sejumlah Stakeholder, DPUPR Banten Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sistem E Katalog

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik ini akan membuat pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia