Airmas Sosialisasikan Solusi Teknologi Berbasis TKDN di Sumatera Selatan 

SOLUSI teknologi berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan Airmas pada Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk saling berdiskusi terkait pengadaan barang dan jasa serta mendapatkan update produk IT terbaru.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Bapak Edward Gazali menyampaikan, Pemerintah terus meningkatkan dan lebih mengoptimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri, terutama yang dilakukan pada Instansi, Lembaga, Kementrian dan Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBN atau APBD. Upaya Strategis ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nasional dan mendukung daya saing produk dalam negeri. 

“Negara maju seperti China dan Amerika pun sama sudah melakukkan dan memprioritaskan produk dalam negeri,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (24/8).

Baca juga: 15 Tahun Airmas Tawarkan Solisi Teknologi Terkini

Kegiatan ini juga menghadirkan produk dalam negeri seperti laptop TKDN Zyrex, Axioo dan Acer, CCTV TP Link, Printer Canon, Tinta Maleo ber-TKDN, Printer Scanner HP, Huawei dengan Enterpise System, produk perkakas dari Cobasstore, Furniture kantor dari Atoz.

Kepala LPSE Provinsi Sumatera Selatan Tetra Riani mengatakan soal penggunaan TKDN di Indonesia sudah digaungkan dari masa Presiden Suharto menjabat. Namun kemudian hilang.

Baca juga: Airmas Berikan Penyuluhan Lelang Produk IT

Setelah pertemuan G20 di Bali, Presiden Joko Widodo kembali memberikan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 kepada seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa seluruh pembelanja baik menggunakan APBD atau APBN menggunakan produk dalam negeri sebesar 40%. 

“Diharapkan dengan adanya acara ini dapat memberikan pengetahuan bahwa Airmas memiliki banyak produk berTKDN yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.“

Saat ini pencapaian Pengadaan Barang dan Jasa untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 76% pada tahun 2022 dan 88,7% ditahun 2023, kemudian realisasi UMK sebesar 36,1% dan untuk tahun 2023 33,8%. 

Dengan jumlah transaksi pada 2022 sebesar Rp62 miliat dan pada 2023 hingga juli sebesar Rp120 Miliar. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang baik yang terjadi karena semakin mudah para PP dan PPK melakukan pengadaan barang dan jasa di e-catalog tanpa melalui proses tender yang membutuhkan waktu cukup lama. (Z-10)