Berita Terbaru Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Hari Ini

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Optimalisasi APBD agar Inflasi Terkendali

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya untuk mengendalikan inflasi di daerah

Di Hari Lahir Kemendagri, Mendagri Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN

MENDAGRI Tito Karnavian melantik Kombes Pol Singgamata sebagai Kasat) Manggala Praja dan Kombes Pol John Carles Edison Nababan sebagai Kasat Binlat IPDN.

Mendagri Hadiri Wisuda 2.067 Mahasiswa IPDN

Prosesi wisuda kali ini juga tanpa dihadiri orangtua maupun keluarga wisudawan. Hal ini mengingat situasi pandemi covid-19 yang masih terjadi.

Inilah 5 Pesan Mendagri kepada Penjabat Gubernur Aceh

Mendagri berpesan agar pemulihan ekonomi pascapandemi dapat segera dipacu. Caranya melalui percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran.

Mendagri Harap Semua Pihak Menerima Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.

TNI Diterjunkan untuk Antisipasi Konflik dan Distribusi Logistik Pemilu

Mendagri menilai TNI memiliki banyak sarana dan prasarana, di udara, laut, atau darat, sehingga memudahkan pendistribusian logistik dalam waktu singkat.

Mendagri Sebut Pemekaran Papua untuk Percepat Pembangunan

Tito membeberkan, letak geografis yang luas dan medan yang sulit menjadi tantangan dalam proses pembangunan. 

Apkasi Rekomendasikan Penundaan Penghapusan Tenaga Honorer

Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah.

Usulan Penjabat Gubernur, 3 dari DPRD dan 3 dari Kemendagri

Kemendagri juga akan mempertimbangkan untuk tidak mengangkat penjabat yang berasal dari perwira aktif TNI/ Polri

Jokowi Dorong Pemilu 2024 Kurangi Mobilisasi Massa

Jokowi berharap kampanye yang dilakukan mengurangi mobilisasi orang. Caranya dengan memanfaatkan teknologi informasi

Presiden Minta 48 Pj Kepala Daerah Jamin Anggaran Pemilu

Presiden tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman atas Dugaan Maladministrasi Pengangkatan Penjabat

Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Rapat Pemilu Batal, KPU: Sudah Dijadwal Ulang pada 7 Juni

Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Pemuda Maluku Utara Demo Mendagri Soal Pj Bupati Morotai

KETUA Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU) Bahardi Ngongira menyebut pengabaian tiga nama tersebut merupakan wujud tidak adanya penghargaan terhadap otonomi daerah (otda).

Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Abaikan Putusan MK

PENUNJUKAN penjabat yang masih aktif di institusi TNI maupun Polri sebagai kepala daerah, menyalahi ketentuan karena dianggap mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan konflik kepentingan itu bisa terjadi saat pemilihan umum (pemilu) 2024, apabila penjabat diusulkan oleh kepala daerah.

Jokowi Punya Tim Internal dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Akmal menyebut terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi pj gubernur. Oleh karenannya dibentuk tim untuk memetakan sosok yang paling berkompeten sebagai pj.

Mendagri Saring Nama Gubernur Pengganti Anies

Tito akan menyodorkan tiga nama penjabat (pj) kepala daerah Aceh dan DKI Jakarta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mendagri: MK Tidak Wajibkan Aturan Turunan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting