NEWSTICKER

Berita Terbaru Ksp Hari Ini

KSP: Pemerintah tidak Abaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
24/6/2021 14:42
Meski RANHAM 2021-2025 memiliki empat kelompok sasaran, namun KSP memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan isu lainnya.
KSP: Tidak Masuk RANHAM, Pelanggaran HAM Berat Diatur Khusus
24/6/2021 13:55
Kepala negara sudah menunjuk Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej untuk menerbitkan kebijakan khusus.
KSP: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Bukan untuk Bungkam Kritik
08/6/2021 22:06
"Saya yakin dan percaya, kalau atas nama kritik, pasti ada masukan untuk perbaikan. Itu tidak akan ditindak dengan ancaman hukuman," ujar Ade
Kemenkop Imbau Koperasi Simpan Pinjam Spin Off Perluas Usaha
07/6/2021 17:20
KEMENKOP dan UKM mengajak koperasi simpan pinjam (KSP) di Tanah Air untuk melakukan spin off atau memisahkan usaha secara parsial atau sebagian, sebagai upaya untuk memperluas usaha.
Istana Bantah Pelemahan KPK Melalui TWK
30/5/2021 23:15
Ia mengatakan KPK telah melakukan mekanisme yang benar dengan melaksanakan TWK sebagai syarat alih status pegawak menjadi ASN.
ASN Minta THR Disertai Tukin, KSP: Tidak Bijaksana
05/5/2021 21:58
Ia mengatakan tidak semestinya ASN mengeluarkan petisi yang berisikan pembayaran THR yang disertai tunjangan kinerja (tukin).
KSP Pastikan Ada Figur Baru saat Reshuffle Kabinet
17/4/2021 17:24
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan akan ada sosok baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju saat pengumuman reshufle oleh Presiden Jokowi.
Pengamat: Moeldoko Paling Laik Direshuffle
13/4/2021 23:28
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi sosok teratas yang layak direshuffle, sebab tidak fokus membantu presiden. Moeldoko malah sibuk menjalankan agenda politiknya sendiri.
Moeldoko: Nekat Korupsi pasti Disikat
13/4/2021 22:06
“Siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Moeldoko
Ngabalin: Negara Berkomitmen Lindungi HAM dan Berpendapat
07/4/2021 22:55
TENAGA ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan temuan Amnesty Internasional terkait kebebasan berpendapat dan unlawfull killing harus berdasarkan data.