Warga Korban Konflik Agraria di Karimun Adukan Kasusnya ke Kantor Staf Kepresidenan

WARGA  Karimun yang merupakan korban oknum mafia tanah  melakukan audensi bersama Deputi 2 KSP tepat di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden RI Jakarta Pusat, Kamis (9/9). 

Kehadiran mereka didampingi langsung oleh   Sekretaris Jenderal Jokowi Centre Imanta Ginting Audensi tersebut berlangsung di ruang Deputi 2 secara Tertutup.

Imanta Ginting mengatakan persoalan aneksasi lahan seperti ini kerap terjadi. "Kami sudah tahu modusnya, kami akan kawal terus proses ini sesuai dengan Perintah Bapak Presiden untuk melakukan pemberantasan dan menindak mafia tanah,"ujar Imanta.

Marolop Pakpahan sebagi  perwakilan dari perjuangan masyarakat Karimun, manyesalkan ketidakpedulian dari pimpinan daerah setempat. "Pejabat daerah yang ada di Kabupaten Karimun sudah kami  surati, namun tidak ada respon dari surat tersebut. Pada akhirnya masyarakat pun melawan untuk mempertahankan lahan yang telah mereka usahakan”, ungkapnya

Imana menambahkan bahwa kelakuan oknum-oknum mafia tanah sungguh keji. Kalau ini dibiarkan, masyarakat  yang tidak mengerti hukum dan haknya akan selalu menjadi korban baik dikriminalisasi maupun diintimidasi sehingga masyarakat tidak kuat dan ketakutan tinggal di tanah yang telah diusakan mereka selama puluhan tahun. 

"Kami tahu persis masyarakat sudah puluhan tahun mengusakan tanah tersebut, menggantungkan kehidupan mereka sehari-hari, jadi ketika ada mafia tanah yang menakuti masyarakat, Jokowi Centre bersama masyarakat bersatu melawan mafia tersebut," tandasnya. 
 
Deputi 2 Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan akan menindaklanjuti laporan ini. “Segera kita akan konsolidasikan dengan instansi dan para pemangku kepentingan terkait. Prinsipnya kita tidak akan bernegosiasi dengan mafia tanah. Presiden sendiri secara tegas sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak mafia-mafia tanah di seluruh tanah air”, pungkas Abetnego. (RO/E-1)