Berita Terbaru KPK Hari Ini

Pengamat: KPK Jangan Berhenti Di Kasus Tukin Ditjen Minerba ESDM

"KPK jangan berhenti di penyidikan Ditjen Minerba, harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainya," kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman.

Firli Tegaskan Komitmen Konsisten Hingga Akhbir Masa Jabatan

Firli mengatakan penanganan perkara yang memenuhi aturan berlaku menjadi harga mati. Dia tidak mau mewariskan masalah kepada komisioner selanjutnya.

Keterlibatan Kemenkeu Dalam Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM Diselusuri

KPK dalami keterlibatan kemenkeu dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM. 

KPK Tegaskan Punya Informasi Terkait Kejanggalan Kekayaan Rafael Alun

Ali enggan memerinci informasi yang dimaksudnya. Data itu nantinya bakal diklarifikasi kepada beberapa pihak yang dipanggil dalam penyelidikan ini.

Kasus Wamenkumham Dinilai ICW Cepat Diproses, KPK: Cepat Atau Lambat Kita Dicurigai

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengaku bingung dengan ICW. Pasalnya, instansinya serba salah jika cepat maupun lambat menangani laporan.

KPK Sebut PPATK Salah Langkah Beberkan LHA ke Publik

"LHA dan produk dari PPATK merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan sehingga seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik."

Menteri ESDM Benarkan KPK Geledah Kantor Minerba

MENTERI ESDM Arifin Tasrif membenarkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Senin (27/3).

ICW Desak KPK Objektif Usut Kasus Wamenkumham

Kurnia mendoromg KPK mendalami kasus tersebut jdan menaikkan status perkaranya ke tingkat penyelidikan. 

KPK Dinilai belum Ungkap Kasus Big Fish karena Terlalu Fokus OTT

Kasus dari hasil OTT biasanya berupa penerimaan suap atau gratifikasi. Proses hukumnya pun dinilai mudah karena KPK cuma membuat bukti.

Dewas Akui KPK Belum Ada Tangkapan Ikan Besar

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.

Survei Indikator: Kepecayaan Publik Terhadap Kepolisian Naik Jadi 68%

Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian cenderung meningkat kepercayaannya,

MAKI: KPK Kalah Bersaing dengan Kejaksaaan Agung

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia prihatin dengan kinerja KPK periode saat ini yang belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau big fish. Mereka kalah dalam persaingan dengan Kejagung.

Indikator Politik: Kepercayaan publik pada Kejagung Capai 77,7 persen

 Public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,7 persen, menempatkan kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain

KPK Bagikan Cara Mengadukan Kekayaan Pejabat yang Dinilai Janggal

Harta yang terdata bisa dilaporkan jika dinilai janggal. Caranya dengan mengakses tombol merah bergambarkan toa speaker di sisi kanan bawah.

KPK Sudah Sita Lebih dari Rp100 Miliar dari Kasus Suap Lukas Enembe

Barang yang disita berupa uang tunai, emas batangan sampai kendaraan. KPK, saat ini, tengah fokus menguatkan pembuktian.

Mahfud MD Didesak Pertajam Amunisi KPK Ketimbang Hanya Koar-koar Soal Aliran Dana Rp349 T

"Sebagai seorang Menkopolhukam, Prof Mahfud ini lebih pas kalau aktif menyuarakan atau support terhadap ditetapkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang."

Rafael Mengaku Bingung Laporan Kekayaannya Dipermasalahkan

Rafael juga mengaku selalu kooperatif jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kemenkeu.

Rafael Alun Bantah akan Kabur ke Luar Negeri

Rafael Alun, Jumat (24/3), memenuhi panggilan tim penyelidik KPK guna mengklarifikasi hartanya. Itu merupakan kali kedua dirinya diperiksa di KPK berkaitan hartanya.

Wakil Ketua KPK: Pemanggilan Milenial Bea Cukai Kualanamu tidak Sesuai Semangat Whistleblower

Tindakan Bea Cukai tidak sesuai dengan semangat whistleblowing system yang telah dijalin dengan KPK. Whistleblower adalah pelapor atau saksi yang mengetahui suatu tindak pidana.

Peningkatan Harta Kekayaan Tidak Sah Didesak Masuk dalam Delik Pemidanaan

Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk ketentuan pemidanaan delik Illicit Enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak sah).

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia