NEWSTICKER

Berita Terbaru Kinerja Hari Ini

Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Raih Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi
19/8/2016 06:00
BUPATI Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu'awanah meraih piagam tanda kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Jokowi. Penghargaan itu diberikan atas jasa-jasa
Kejari Kabupaten Bandung Amankan 9 Proyek Pembangunan Strategis Daerah
19/8/2016 06:00
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Covid-19 tak Goyahkan Kepuasan atas Kinerja Presiden Jokowi
19/8/2016 05:59
Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi disarankan mengevaluasi kabinet.
Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan
19/8/2016 05:59
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para menterinya
Gerak Cepat Menteri Baru
19/8/2016 05:59
Kemenparekraf ditargetkan antara lain membangkitkan destinasi superprioritas seiring kedatangan vaksin di 2021.
KPK Fokus ke Covid-19 dan Ekonomi
19/8/2016 05:59
Sepanjang 2020, KPK telah menerima 1.748 laporan tentang penerimaan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp24,4 miliar.
Tingkat Kepuasan kepada Jokowi Naik
19/8/2016 05:59
Survei itu merupakan bukti bahwa semakin banyak masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya.
Dewas Beri Tujuh Rekomendasi ke KPK
19/8/2016 05:59
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tujuh rekomendasi yang menjadi tugas tambahan komisi antirasuah itu agar bisa meningkatkan kinerja mereka di masa depan.
Kinerja Kejaksaan Agung Dievaluasi
19/8/2016 05:59
Hal ini dilakukan guna menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Korps Adhyaksa.
Dinilai Paling Transparan, KPK Termotivasi Bekerja Lebih Baik
19/8/2016 05:59
Dalam survei mengenai pemberantasan korupsi yang dirilis KedaiKOPI pada Senin (25/1) itu, 85,5% responden menilai kinerja KPK sudah baik.
Survei LSI: 69,8% Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden
19/8/2016 05:59
Responden menilai 69,8% masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja presiden lalu 56,1% menilai kinerja wapres baik, sedangkan tidak puas 40,9%.
Formappi: Kinerja DPR Buruk
19/8/2016 05:59
"Selama masa sidang III, kinerja wakil rakyat sangat buruk karena dari rencana membahas empat RUU, faktanya hanya dua yang selesai yaitu Cipta Kerja dan Bea Materi," ujar Formappi I Made Leo W
Cek Kinerja Jajaran, Kapolri Luncurkan Posko Presisi
19/8/2016 05:59
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Posko Presisi di Mabes Polri yang bertujuan untuk memantau dan mengukur kinerja jajaran Polda hingga tingkat Polsek.
Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden 56%, Wapres 36%
19/8/2016 05:59
Ini menjadi pesan bahwa kerja kolektif keduanya tidak terlihat di publik. Yang sekarang terlihat yang bekerja itu hanya presiden tapi tidak melibatkan wakilnya.
Jubir Wapres: Wajar Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Jokowi
19/8/2016 05:59
Masduki menyebutkan, dirinya justru merasa heran apabila tingkat kepuasan terhadap Wapres melebihi Presiden.
Opini Publik tidak Jadi Ukuran Kinerja Kementerian
19/8/2016 05:59
Ada kementrian yang kerjanya sangat teknis sehingga tidak banyak muncul di media.
Survei LP3ES: Mayoritas Masyarakat Indonesia Puas terhadap Jokowi
19/8/2016 05:59
LEMBAGA Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia puas terhadap kepemimpinan Jokowi.
Anggota DPR: Kapolri Perbaiki Layanan Publik dalam 100 Hari Kerja
19/8/2016 05:59
Andi Rio berharap Kapolri dapat terus membangun sinergitas antarlembaga, lapisan masyarakat, serta para tokoh agama dan adat.
Berbagai Elemen Masyarakat Dukung Kepemimpinan Firli Bahuri
19/8/2016 05:59
Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK diyakini akan terus bekerja secara profesional untuk menuntaskan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
DPR Telah Rampungkan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua
19/8/2016 05:59
Satu RUU yang telah rampung dibahas adalah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.