Berita Terbaru Kemenkumham Hari Ini

Tingkatkan kualitas WBP, Kakanwil Harun Sulianto Sambangi Kanwil Kemenag Babel

Dalam kunjungnnya, Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto membahas beberapa program kerja sama terkait pembinaan WBP.

Pengamat: Raperda SJUT Pemprov DKI Bisa Ditolak Kemenkumham

Raperda SJUT yang dibahas Pemprov DKI dan DPRD dinilai Dr. Ahmad Redi., SH, MH., akan bertentangan dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya.

Kemenkumham Babel Serahkan Surat Pencatatan KIK “Rebo Kasan” dan “Tari Kedidi” ke Bupati Bangka

"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Bangka yang mulai gencar mendaftarkan KIK daerahnya," ujar Harun

Motif Kain Batik “My Bangka “ Tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual 

"Pemegang hak cipta batik My Bangka yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, dengan pencipta Bupati Bangka Mulkan," ujar Harun Sulianto

Molina Permudah WNA di China Perpanjang Visa di Indonesia

LAMAN baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, molina.imigrasi.go.id, bisa mempermudah warga negara asing (WNA) di China yang hendak melakukan perpanjangan visa di Indonesia.

Kanwil Kemenkumham Babel, Dorong Kabupaten Bangka untuk Daftarkan Kekayaan Intelektual Komunal

Dalam kunjungannya, Harun disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Bangka Mulkan, untuk membahas optimalisasi layanan hukum dan hak asasi manusia. 

Kunjungi Ombudsman, Kanwil Kemenkumham Babel Jalin Kolaborasi Penguatan Pelayanan Publik

"Kami juga sangat berharap agar Ombudsman Babel dapat memberikan penguatan kepada jajaran kemenkumham Babel," ujar Harun.

Hadapi Tahun Pemilu 2024, Pegawai Kemenkumham Ikrarkan Netralitas

Andap menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terbebas dari pengaruh dan intervensi partai politik. Hal tersebut berlandaskan Undang-undang No.5 Tahun 2014.

Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Molina, WNA Makin Mudah Ajukan Visa Kunjungan dan Perpanjangan

"Dengan begitu, WNA bisa menyelesaikan permohonan visanya dalam sekali proses. Ini merupakan salah satu wujud digitalisasi pelayanan publik yang sedang digalakkan oleh Ditjen Imigrasi,"

Ikan Tengkelesak Lenggang Terdaftar di KIK, Pemkab Beltim Puji Pelayanan Kemenkumham Babel

Legaitas itu tertuang dalam Surat pencatatan inventarisasi KIK, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Rl nomer SDG19202300002.

Eazy Passport Langkah Dekatkan Layanan ke Warga

Program ini, diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk mempermudah warga yang ingin mengajukan paspor perjalanan.

Gandeng Martasandy Psychology Indonesia, Kemenkumham Gelar Tes Psikologi Kepemilikan Senpi

Tes psikologi kepemilikan senjata api menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh petugas Kemenkumham dalam menggunakan senjata api.

Menkumham: Imigrasi Harus Tingkatkan Kecepatan Layanan untuk Gaet Investor

Dirjen Imigrasi yang baru dilantik yakni Silmy Karim harus memerhatikan dan meningkatkan kecepatan layanan keimigrasian untuk menggaet investor berinvestasi di Indonesia.

Nobu Bank-Ditjen AHU Kemenkumham Kerja Sama Pembayaan QRIS

Kehadiran QRIS Nobu Bank diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penerimaan PNBP melalui Ditjen AHU di tahun ini.

Ketum APJATI Apresiasi Imigrasi Tolak Pemohon Paspor PMI Ilegal

Sikap Kepala Kanim Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan dapat menjadi contoh bagi Kanim-kanim lainnya supaya pengiriman PMI secara ilegal dapat dicegah.

Mantan Dirut Pindad Silmy Karim Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi 

Mantan Direktur Pindad Silmy Karim ditunjuk sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) definitif Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

PBH Peradi Dukung Program Pemerintah Perluas Jangkauan Akses Keadilan

“Pengabdian sebagai pengurus PBH yang melaksanakan pengelolaan probono dan mengemban misi kemanusian, memberikan bantuan hukum cuma-cuma."

Kuasa Hukum CLM: Pemerintah Ambil Keputusan Sesuai Prosedur

Kemenkum dan HAM serta Kemenko Polhukam tidak mungkin mengambil keputusan tanpa melalui proses atau tahapan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Kemenkumham: Revisi KUHAP Fokus pada Tiga Poin Krusial

Kalangan akademisi dan publik juga bisa mengkritisi dan melakukan penelitian yang objektif terhadap peran polisi dan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

KUHP Baru Diprotes PBB, Indonesia: Hormati Kedaulatan Hukum

Negara lain termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menghormati kemandirian Indonesia dalam membangun tatanan hukum.

Rakyat dan Politik Cari Makan

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia