Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa membawa kemanfaatan bagi para para seniman.
Untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara kedua lembaga negara ini, dilakukan perpanjangan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
BPJS Ketenagakerjaan dengan sigap menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) guna mengidentifikasi peserta yang turut menjadi korban
Proses pertanggungjawaban BPJS melalui salah satu kementerian akan berdampak luas. Hal itu tentu menambah panjang birokrasi pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Jaminan sosial yang diserahkan merupakan amanah negara kepada seluruh tenaga kerja yang sudah dilindungi dan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, telah banyak dari masyarakatnya yang merasakan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ingat BPJS adalah badan hukum publik, jika menjadi di bawah naungan kementerian maka sangat berbahaya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengelola Rp700 Triliun,”
"Semua pekerja pasti punya risiko. Terlebih bagi rekan-rekan pers yang setiap hari mobilitasnya cukup tinggi. Pada saat bekerja tentu risiko kecelakaan atau kematian selalu ada."
Guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi seperti UU 40/2004 tentang SJSN,
BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah solusi terbaik dalam memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemkab Bandung Jawa Barat untuk segera membatalkan kebijakan penghentian layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya kita memperluas layanan kepada peserta melalui aplikasi Jamsostek Mobile
Penting bagi Indonesia untuk memiliki data yang akurat lewat program Data Desa Presisi (DDP). Seluruh kebijakan negara bagi rakyat nantinya harus mengacu kepada kondisi riil dan akurat.
Menaker menegaskan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Kemenaker sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia."
“Hari ini kami genap berusia 45 tahun, sebuah usia yang sudah bisa dibilang matang, kami berikrar untuk terus memperluas cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan
Manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari biaya perawatan, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, biaya pemakaman
Dengan iuran yang terjangkau mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) bisa mendapatkan perlindungan
Sebanyak 114 pekerja yang menjadi korban PHK massal tersebut terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Dirinya menambahkan, jaminan sosial ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi lebih universal dan inklusif, pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved