Berita Terbaru Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Hari Ini

DPR Minta Masalah Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Diselesaikan

KETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkap bahwa lebih dari 54 persen peserta mandiri, terutama dari kelompok PBPU dan BP, tidak aktif akibat menunggak iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Luncurkan Program Rehab 2.0 untuk Permudah Peserta Bayar Tunggakan Iuran, Ini Detailnya

BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Rehab 2.0, sebuah inovasi terbaru untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan agar dapat kembali aktif.

Total Tunggakan Iuran Peserta JKN Capai Rp21 Triliun

BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, tercatat ada sebanyak 28,85 juta peserta yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan total nilai mencapai Rp21,48 triliun.

Program JKN Asa Baru Bagi Pasien Hemodialisis

JKN menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan.

Simak! Inilah Kendala yang dihadapi Jaminan Kesehatan di Indonesia

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola BPJS Kesehatan, adalah program penting untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Indonesia. 

BPJS Kesehatan Prediksi Aset Bersih DJS Kesehatan tahun 2024 Masih Positif

BPJS Kesehatan memprediksi sampai dengan akhir tahun 2024 kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih positif.

BPJS Kesehatan Gandeng Kader Surabaya Hebat Tingkatkan Pemahaman JKN bagi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak

Disertasi Kepala BPKH: Pasien JKN Berkontribusi Signifikan Pada Pendapatan RS

Peningkatan jumlah pasien JKN meskipun berkontribusi pada pendapatan, ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit.

Semakin Besar Jumlah Peserta JKN, Optimalisasi Pelayanan Kesehatan jadi Tuntutan

Kepersertaan makin membesar akan berimplikasi pada tuntutan publik untuk meningkatkan layanan kesehatan.

Satu Dekade Program JKN, Indonesia Jadi Pencapaian UHC Tercepat

Dengan lebih dari 277 juta peserta, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.

Biaya Layanan Jantung Tinggi, BPJS Watch: Harusnya Pajak Rokok Masuk ke BPJS Kesehatan

Bila saja pajak rokok amanat pasal 99 tersebut diberikan kepada BPJS Kesehatan maka ada potensi tambahan untuk JKN sekitar Rp8-10 triliun per tahun yang nilainya akan naik.

Jokowi Banggakan Program Perlindungan Masyarakat

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) membanggakan berjalannya berbagai program perlindungan masyarakat ke bawah yang telah diterapkan dalam 10 tahun masa kepemimpinannya.

Wapres Ma'ruf Amin Beri Penghargaan Universal Health Coverage ke Pemkab OKU Timur

Sebanyak 99,20% dari jumlah penduduk Kabupaten OKU Timur telah terdaftar program JKN. Atas capaian itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage.

Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Penyakit Jantung Tembus Rp23 Triliun

BPJS Kesehatan telah mengucurkan dana puluhan triliun rupiah sebagai jaminan untuk membiayai pengobatan pasien pengidap penyakit kardiovaskular melalui program JKN pada 2023.

Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2023

Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2023

Belanja Asuransi Kesehatan Sosial Naik, Mayoritas ke Rumah Sakit

BELANJA asuransi kesehatan sosial meningkat 36% menjadi Rp167,4 triliun pada 2023. Total belanja tersebut mencakup 98,9% atau Rp165,6 triliun untuk JKN.

Sebanyak 25 Persen Masyarakat Belum Punya Jaminan Kesehatan Aktif

Kementerian Kesehatan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, menyebut bahwa sebanyak 25% masyarakat Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan yang aktif.

DJSN: KRIS untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Rawat Inap

Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN serta pengawasan eksternal BPJS Kesehatan oleh DJSN menjadi rujukan dalam perumusan perbaikan tatakelola JKN.

Penerapan KRIS Jangan Sampai Mengganggu Akses dan Pembiayaan Kesehatan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menjelaskan penetapan Kelas Rawa Inap Standar (KRIS) meminta pemerintah hati-hati dalam menetapkan KRIS. Masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan

Komisi IX DPR: Sistem KRIS BPJS Tegakkan Prinsip Keadilan

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto menyebut sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diterapkan mulai Juni 2025 telah melalui proses penelitian, pembahasan, dan pengujian.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia