Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa seiring berkembangnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka diperlukan juga peningkatan pelayanan.
"Kepesertaan semakin besar maka semakin butuh optimalisasi pelayanan kesehatan dan tentunya implikasi pada iuran," kata Melki, Sabtu (28/9).
Kepersertaan makin membesar akan berimplikasi pada tuntutan publik untuk meningkatkan layanan kesehatan dan BPJS Kesehatan harus melakukan verifikasi rumah sakit, puskesmas, klinik yang bekerja sama sehingga pelayanannya harus terstandarisasi.
Baca juga : Komisi IX DPR: Sistem KRIS BPJS Tegakkan Prinsip Keadilan
Standardisasi tersebut harus dilakukan tanpa menutup atau memutus kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan karena jika memutus satu layanan kesehatan saja maka akan menyulitkan masyarakat terutama yang di daerah.
"Saya cenderung lebih baik kita kritisi apa yang masih kurang dan cari yang terbaik. Kita jangan batasi kepesertaan, optimalisasi layanan dan berimplikasi pada BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Selain itu, Melki menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
Baca juga : Sistem Kelas Dihapus, DPR RI akan Minta Penjelasan BPJS Kesehatan
"Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal," ujar Melki.
"BPJS sudah berjalan baik sesuai pesan pendiri bangsa. Saya cermati dari lapangan memang BPJS menjadi multidimensi bisa dari bidang kesehatan dan perannya berkembang bagian pemersatu bangsa, transformasi secara umum, digitalisasi, hingga penggerak ekonomi ditingkat lokal," tambahnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut sebelum 2014 setiap hari 300 ribu orang manfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan, sementara saat ini sudah sampai 1,7 juta orang dalam sehari yang tercatat oleh BPJS kesehatan.
Baca juga : Langkah Promotif Preventif Diperkuat, DJS Kesehatan Terpantau Sehat
"BPJS Kesehatan bisa tahu perilaku rumah sakit yang bekerja sama. bahkan dokter sehari operasi berapa kali bisa tahu," ucapnya.
Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
"Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru," ungkap Timboel.
"Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN," pungkasnya. (H-2)
Sekitar seribu pelari mengikuti BiosfeRun yang diselenggarakan oleh Badan Otorita Borobudur di perbukitan Menoreh, tepatnya di Kelurahan Pagerharjo, Kulonprogo, DIY, Minggu (13/10).
PENDAFTAR lomba lari Bank Jateng Borobudur Marathon (BorMar) 2024 telah mencapai 30 ribu atau 300% dari kuota yang disediakan panitia sebanyak 10 ribu pelari.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
BPJS Kesehatan tegaskan tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue dalam program JKN.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
BPJS Kesehatan kembali menghadirkan Posko Mudik 2025 untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan para pemudik JKN maupun masyarakat umum.
PEMERINTAH bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ingin memastikan jemaah haji dan petugas haji untuk terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved