Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

NasDem: Hak Angket Bisa Perbaiki Kualitas Pemilu

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menegaskan hak angket DPR bisa menjadi salah satu jalan untuk menguak kecurangan sekaligus evaluasi tahapan Pemilu 2024.

Anis Byarwati: Bukan Hanya Harga yang Sangat Tinggi, Masyarakat Juga Kesulitan Dapatkan Beras

Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.

Masyarakat Perlu Dorong Realisasi Hak Angket DPR

GURU Besar HTN Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyebut hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu perlu dijalankan untuk menjalankan fungsi legislatif.

Apabila Menjadi Kebijakan Nasional, DPR Perlu Ambil Sikap untuk Program Makan Siang Gratis

ANGGOTA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan jika kebijakan ini sudah menjadi kebijakan nasional yang merupakan penjabaran visi misi presiden dan wakil presiden terpilih

Tuding Cuaca, Presiden Jokowi Dinilai tidak Memberi Solusi atas Kenaikan Harga Beras

Justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat setiap tahun.

Pengamat: Parpol di Kabinet Jokowi Jangan Ragu Usulkan Hak Angket

PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai partai politik yang masih jadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menentukan hak angket

Data Harga Bulog dan Bapanas Berbeda, Hermanto: Perlu Tata Niaga Pangan yang Baik

Jangan ada satu pihak yang bisa mengambil keuntungan terlalu besar, lalu ada pihak lain yang mengalami kerugian yang terlalu besar. 

Sukses Kembang Biakkan Komodo, Kebun Binatang Surabaya Jadi Kebanggaan Warga Jatim

Reptil endemik Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah menetaskan Komodo melalui inkubator sejumlah 29 ekor.

Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket

Dukungan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menambah kekuatan parpol melawan kubu yang menolak hak angket.

Tolak Dana BOS Jadi Program Makan Siang Gratis, Komisi X: Jangan Korbankan Pendidikan!

Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.

Kunjungi Hungaria dan Turki, Gobel: Saatnya Indonesia Kuasai Teknologi Pengolah Air Laut

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, teknologi pengolahan air ini lebih murah daripada dengan mengambil air dari dalam tanah maupun dari mata air.

Pemerintah Telah Gagal Kelola Produksi Beras Dalam Negeri

Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.

Desakan untuk Hak Angket semakin Kencang

Suara publik yang mendesak penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 mesti dihargai dan diperhatikan.

Kemenkeu Siap Berikan Insentif Kendaraan Listrik, DPR: Benahi Infrastruktur

Kemenkeu tidak akan segan memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR mengimbau agar pemerintah membangun infrastruktur terlebih dulu.

Pemerintah Telah Gagal Kelola Produksi Beras Dalam Negeri

Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

Optimalkan Persiapan dan Pelayanan Haji di Jateng

Pada kesempatan kunjungan ini Komisi VIII ingin mengetahui perkembangan dari pendaftaran hingga proses persiapan penyelenggara ibadah haji.

Miliki Pusat Keunggulan, SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progro Layak Dapatkan Predikat A Plus

Dede Yusuf juga menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa lulusan SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran di DIY, tidak sepenuhnya keliru.

Kris Dayanti: Tugas Turunkan Stunting, Tugas Bersama

Legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak.

Desa Adat di Bali Perlu Bantuan dari APBN

Ketua Majelis Desa Adat di Bali berharap pemerintah lebih memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat, terutama hak-hak atas tanah adat secara nasional.

Viral Orang Mati Dikirimi Surat Panggilan Oleh Polisi, Korban Mafia Tanah

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan seorang warga diduga korban mafia tanah, meninggal dunia dan dikirimi surat panggilan polisi di Kota Binjai, Sumatra Utara (Sumut).

Mindfulness: Perisai Mental Pegawai di Tengah Badai PHK

Sepak Terjang Kapitalisme yang Menurun adalah Fasisme

Sepak Bola bukan Sulap: Refleksi dari Kekalahan 0-6 atas Jepang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting