Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Dorong Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM bakal Temui DPR RI

Komnas HAM juga telah melakukan pemantauan di 50 provinsi dan 20 kabupaten pada pemilu 2024 terkait hak pilih para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Media Massa Miliki Peran Strategis Dukung Pembangunan KEK di Batam

Media massa memiliki peran strategis dalam memperkuat dukungan terhadap inisiatif pembangunan ekonomi di setiap daerah di Indonesia.

Usulan Pemisahan Pemilu Serentak Bisa Jadi Opsi

Desain ulang pemilu serentak dalam satu hari perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk aturan dalam perundang-undangan.

'Baku Declaration' Adopsi Usulan RI tentang Misi Khusus Parlemen APA ke Palestina

Seluruh anggota Parlemen Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menyepakati berbagai poin yang tertuang dalam ‘Baku Declaration’.

Tolak Hak Angket DPR, PAN : Dugaan Kecurangan jangan Cuma Narasi

Fraksi PAN menolak hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu karena sudah ada jalur khusus sesuai UU Pemilu.

Sinyal Dukungan Anies dan Surya Paloh terhadap Hak Angket Dinilai Segarkan Publik

Sikap mendukung hak angket Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Capres Anies Baswedan, dalam konteks dugaan kecurangan Pilpres 2024 disambut positif kritikus politik Faizal Assegaf. 

Dukungan Masyarakat Dorong Pemanggilan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Dosen Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan dukungan kuat dari masyarakat dapat mendorong parpol di DPR RI mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

3 Partai Koalisi Perubahan Akan Kalkulasi Ulang Jika PDIP Tidak Ajukan Hak Angket

Tiga parpol dalam Koalisi Perubahan akan melakukan perhitungan ulang strategi jika PDIP tidak segera menggulirkan hak angket di DPR. 

TPN Ganjar-Mahfud : Hak Angket Difokuskan ke Dugaan Kecurangan Pemilu

TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan materi hak angket DPR yang akan disiapkan lebih fokus ke dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Badan Keahlian DPR RI Ajak Perguruan Tinggi Kolaborasi Guna Cerdaskan Bangsa

BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based policy making) di DPR RI.

Beras Langka Jelang Ramadan, DPR RI Ingatkan Pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun. 

Ketua BKSAP DPR RI dan Menlu Azerbaijan Sepakati Penguatan Kerja Sama Berbagai Bidang 

Menteri Jeyhun juga menyatakan selamat kepada Indonesia atas dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu) serentak yang baru saja berlangsung dengan aman, damai dan demokratis.

Hak Angket Pemilu untuk Hindari Intervensi

Menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu menjadi suatu langkah politik yang menarik. Menurut dia, langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin

Dukung Hak Angket di DPR, Surya Paloh: Sayang Sekali Kalau Diabaikan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan dukungan terhadap ide pengguliran hak angket di DPR.

Fadli Zon Menyerukan Parlemen se-Asia untuk Mendorong Keadilan bagi Rakyat Palestina 

Fadli mempunyai pandangan bahwa parlemen, termasuk parlemen anggota APA mempunyai peran besar dalam isu kemanusiaan di Gaza dengan secara efektif menggunakan fungsi diplomasi parlemen.

Parlemen Indonesia Terus Serukan Dukungan Kemerdekaan Palestina 

Parlemen Indonesia juga menjadi salah satu parlemen yang mendukung berdirinya Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia (APA) tersebut.

Pemerintah Harus Bongkar Dugaan Kartel Penyebab Harga Beras Naik

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel

Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket

Pengguliran hak angket membutuhkan sokongan kekuatan PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR.

Komisi XI DPR RI Dukung BNI Ekspansi Bisnis ke Luar Negeri

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mendukung rencana ekspansi bisnis PT Bank Negara Indonesia (BNI) ke luar negeri.

Guspardi Gaus: Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu tidak Tepat

Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia