Berita Terbaru ASN Hari Ini

Amplop Berisi Uang Rp30 Ribu Diduga akan Dibagikan Oknum ASN di Cianjur 

AMPLOP berwarna putih yang ditemukan di rumah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terduga pelaku politik uang (money politics),

KPK Terima dan Proses Laporan Dugaan Pungli di Boyolali

KPK telah menerima laporan dugaan pungli di Pemkab Boyolali yang viral di media sosial.

BEM se-Kalsel Tuntut Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilu

PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kalsel di Banjarmasin menuntut netralitas ASN

Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tengah Kumandangkan Proklamasi Pemilu Damai

Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tengah memproklamirkan lima poin Pemilu Damai di Sulawesi Tengah.

Penempatan Tenaga Guru PPPK Masih Bermasalah, Nasibnya Terluntang-lantung

SISTEM rekrutmen tenaga kependidikan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, masih terus menghadapi kendala di berbagai daerah.

121 Kasus Penyimpangan Aparat Negara Diungkap Koalisi Masyarakat Sipil

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara

Jaga Nilai Demokrasi, PB HMI Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Netral

HMI selalu berposisi netral dan independen mengawasi dan mengadvokasi segala persoalan dinamika kebangsaan, termasuk pada momentum menuju pesta demokrasi.

Ibas : Demokrat Dukung Upaya Penciptaan Lapangan Kerja dan Generasi Sehat Berkualitas

Ibas mendukung penuh agar Indonesia semakin maju dan dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas di masa mendatang

16 Kasus Pelanggaran Pemilu Diproses Bawaslu Riau

Sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu diproses Bawaslu Riau. Di mana 5 kasus sudah diputuskan, 3 berpotensi pidana, dan sisanya masih diproses.

KPK Lantik 50 ASN Baru, Nawawi Minta Integritasnya Dijaga

Nawawi Pomolango meminta asn yang baru dilantik menjaga integritas dan nama baik KPK.

Jokowi Tegaskan Aparat Harus Netral dan Jaga Kedaulatan Rakyat Saat Pemilu

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali keharusan seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2024. 

KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Sebagai Ladang Politik Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.

Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo menekankan pentinganya sikap netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari mendatang.

ASN Pemkot Padang Diminta Jaga Netralitas

ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Nyatakan Sikap, Universitas Kristen Indonesia Ingin Hukum dan Etika Dijunjung Tinggi

UNIVERSITAS Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap merespons dinamika politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rektor UKI Dhaniswara K Harjono ingin hukum dan etika dijunjung tinggi

Jaksa Agung: Netralitas ASN Kejaksaan adalah harga mati!

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) harga mati. 

Anies Janji Rutin Naikkan Gaji ASN Tiap Tahun, tidak Cuma Jelang Pemilu

Anies mengatakan kenaikan gaji untuk ASN penting dilakukan secara rutin karena kinerja mereka perlu diapresiasi. Khususnya, bagi ASN yang patuh terhadap tanggung jawabnya.

ASN Majalengka Gelar Ikrar Netralitas Pemilu 2024

ASN perlu menjaga keseimbangan antara peran sebagai pemilih dan keberlanjutan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024

PENJABAT Wali Kota Malang, Jawa Timur, Wahyu Hidayat menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cuti saat Pemilu 2024 nanti. 

Gaji Guru Sulteng Telat Dua Bulan, Surat Edaran Keluar

Disdik Sulawesi Tengah tidak menampik kalau gaji guru di provinsi itu telat pembayarannya selama dua bulan. Terkait keterlambatan tersebut, dinas setempat mengeluarkan surat edaran.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia