Komunitas suporter sepak bola Bali menyesalkan sikap Gubernur Bali I Wayan Koster yang memicu pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Wayan Koster dinilai melakukan manuver politik yang melebihi kewenanangannya sebagai gubernur.
Hal itu disampaikan Presidium Nasional Suporter Sepakbola Indonesia - Bali, I Gede Putu Sugiatmika dalam diskusi publik di Wantilan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Bali, pada Sabtu (1/4). Dalam diskusi tersebut, mereka menyampaikan sikap terhadap pembatalan Piala Dunia U-20.
Menurutnya, meski tidak mampu merubah kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia, tetapi melalui diskusi ini, para suporter ingin membangun kesadaran kepada para pihak yang berperan menggagalkan perhelatan berskala internasional ini.
Ia mengatakan pembatalan ini memicu kerugian negara pada umumnya, dan Bali secara khusus kehilangan potensi pemasukan secara ekonomi.
"Pembatalan ini juga secara serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi dari sepak bola. Dan semua pemain yang menggantungkan hidup secara ekonomi dari sepak bola. Putaran ekonomi dan kehilangan peluang untuk membangun kebangaan dari sepak bola. Terutama jika ancaman sanksi dari FIFA menjadi realisasi," kata I Gede Putu Sugiatmika dalam keterangannya, Sabtu (1/4) malam WIB.
Baca juga: PSTI Kecewa dengan Vonis Bebas Tragedi Kanjuruhan
Kurang Peka
Gede Putu Sugiatmika menambahkan, I Wayan Koster dinilai kurang memiliki kepekaan dan mencampuradukan manuver politik dengan olahraga. Pernyataan pertimbangan keamanan, kata dia, juga dikritisi para suporter.
"Dengan tidak mengecilkan potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul. Seakan negara tunduk dengan potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi dengan kedatangan timnas Israel. Pandangan ini dinilai mengikis kebangaan atas rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar," jelasnya.
Menurutnya, Gurbernur Bali telah menjadi bagian dari situasi kegaduhan yang terjadi. Apalagi, tidak ada pernyataan sedikitpun yang menunjukkan sikap menyesal.
"Dengan ini suporter menuntut agar ada pertanggungjawaban moril bapak gubernur kepada publik bola. Agar meminta maaf secara terbuka. Untuk menghindari preseden buruk ke depan. Sebuah kebiasaan para pemangku kebijakan yang selalu mengorbankan sepakbola dalam setiap manuver politik," jelasnya.
(Z-9)
