PSSI Berharap Tak Disanksi Berat FIFA

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kini berharap tak mendapat sanksi berat dari FIFA usai pencoretan Indonesia dari tuan rumah ajang Piala Dunia U-20 2023. PSSI akan menyiapkan langkah-langkah agar sepak bola Indonesia tak diganjar sanksi berat.

"Kita di PSSI baik itu Ketua Umum dan para Exco akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Kita ini sekarang sudah tidak lagi berbicara Piala Dunia tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia," kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali usai menyambangi skuad U-20 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (30/3).

Tim U-20 asuhan pelatih Shin Tae-yong sementara ini belum dibubarkan. Amali menyampaikan federasi akan memutuskan nasib tim dan langkah ke depan sekembalinya Ketua Umum Erick Thohir ke Indonesia. "Kita menunggu Ketua Umum kembali ke Indonesia untuk langkah selanjutnya," ujarnya.

Baca juga: Buntut Keputusan FIFA, Garuda Muda Batal Menikmati Laga Kelas Dunia

FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah lantaran penolakan terhadap tim Israel yang menjadi salah satu peserta. Penolakan datang dari Gubernur Bali yang daerahnya sedianya menjadi salah satu venue disusul sejumlah pernyataan politikus dan sejumlah kelompok masyarakat tertentu.

Dengan pencoretan itu, kata Amali, FIFA memandang Indonesia tak komit lantaran sebelumnya sudah ada garansi dari pemerintah pusat maupun kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi pertandingan.

Baca juga: Erick Pastikan Indonesia Tunduk pada Keputusan FIFA Soal Piala Dunia U-20

Indonesia sudah mempersiapkannya sejak lama setelah menang bidding pada 2019 dengan mempersiapkan tim. Agenda turnamen yang sedianya digelar 2021 juga sempat diundur menjadi tahun ini lantaran pandemi.

"Kita harus mengembalikan lagi, memulihkan lagi kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Tentu yang dikhawatirkan jangan sampai ada sanksi berat dari FIFA," ucap Amali.

"Itu yang kita khawatirkan karena FIFA menganggap kita sudah memberikan jaminan dengan government guarantee yang ditandatangani pemerintah pusat maupun daerah bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah ternyata kita tidak bisa, kita dianggap tidak mampu," imbuh mantan Menpora itu.

(Z-9)