Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CALON Ketua Umum PSSI 2023-2027 LaNyalla Mattalitti menjanjikan uang subsidi sebesar Rp1 miliar per tahun untuk setiap Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI jika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di federasi sepak bola Indonesia itu.
"Saya akan memberikan Rp1 miliar setiap tahun kepada Asprov untuk menjalankan program-program yang saya sampaikan," ujar LaNyalla setelah melakukan kampanye di hadapan perwakilan sekitar 25 Asprov PSSI di Jakarta, Selasa (7/2) malam.
Adapun program yang dimaksud LaNyalla tersebut meliputi penyelenggaraan kompetisi Liga 3 dan pengembangan pesepak bola belia.
Baca juga: DPR Usulkan Debat Terbuka Caketum PSSI
Namun, Ketua DPD RI itu menegaskan dana sokongan tersebut hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai ketua umum PSSI 2023-2027.
Untuk tahun kedua dan seterusnya, uang akan diserahkan berdasarkan evaluasi kinerja para Asprov dalam melaksanakan program PSSI pusat.
"Tergantung dari program yang mereka laksanakan. Kalau mereka sanggup melakukan keseluruhannya, ya, otomatis akan kami suplai. Namun, kalau tidak melaksanakan, ya, pasti tidak berjalan," tutur LaNyalla.
Terkait subsidi Rp1 miliar itu, Ketua Umum PSSI tahun 2015-2016 tersebut sudah menandatangani perjanjian di atas materai dengan Asprov PSSI, dalam hal ini Asprov PSSI Papua Barat.
Penandatanganan dokumen integritas tersebut dilakukan menjelang kampanye LaNyalla di depan Asprov PSSI selesai. Adapun perwakilan Asprov PSSI Papua Barat adalah sang wakil ketua Rowland Heinrich.
"Para pihak sepakat menghormati dan menjalankan komitmen ini setelah terpilih dari calon ketua umum PSSI menjadi ketua umum PSSI 2023-2027," kata Rowland.
LaNyalla menyatakan tanpa tanda tangan pun, dirinya berkomitmen memberikan subsidi sebesar Rp1 miliar per tahun tersebut.
Selain Asprov, LaNyalla juga berjanji memberikan subsidi kepada klub Liga 1 dan Liga 2 melalui operator kompetisi.
Setiap klub Liga 2, akan mendapatkan Rp1,5 miliar. Untuk Liga 1, dia belum menyebutkan angka.
"Itu sebetulnya komitmen dari Liga (operator kompetisi)," ujar LaNyalla.
LaNyalla Mattalitti merupakan salah satu calon ketua umum PSSI 2023-2027 bersama empat nama lainnya yaitu Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Fary Djemie Francis.
Pemilihan para anggota Komite Eksekutif PSSI 2023-2027 dilakukan di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari 2023. (Ant/OL-1)
Salah satu persoalan di depan mata yang diminta untuk segera diselesaikan yaitu kejelasan mengenai kompetisi Liga 2.
Untuk pemilihan Waketum awalnya Zainudin Amali meraup suara terbanyak 66 sedangkan Sekjen PSSI saat ini Yunus Nusi meraih 63 suara.
Ia menilai Erick bakal mampu membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia.
Erick mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi rasa cinta pada sepak bola Indonesia.
Selain memiliki pengalaman yang panjang di sepak bola Indonesia, Erick juga satu-satunya anak bangsa yang punya pengalaman mengurus sepak bola top Eropa, Inter Milan.
"Erick sudah malang melintang dalam dunia sepak bola internasional ataupun nasional."
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved