Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
TIM Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mempertanyakan keseriusan serta tanggung jawab moral PSSI serta para pemilik suara untuk mengikuti rekomendasi terkait reformasi di tubuh federasi sepak bola tersebut. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo menyatakan sampai saat ini PSSI tak menunjukkan kemauan ke arah sana.
"Mereka (PSSI) tidak ada kemauan sama sekali untuk mengikuti saran TGIPF dan kemauan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi. Permulaannya sebenarnya adalah pernyataan mereka ikut tanggung jawab. Mereka sebenarnya diminta untuk mereformasi dalam kaidah-kaidah organisasi, mereka punya mekanisme kongres," kata Anton Sanjoyo ketika dihubungi, Rabu (19/10).
TGIPF menyadari proses perubahan kepengurusan ada di tangan PSSI dan pemerintah tak mau ikut campur karena federasi memiliki mekanisme. Akan tetapi, ucap Anton, PSSI punya kewajiban moral untuk bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 133 orang tersebut.
"Tim pencari fakta menyerahkan proses reformasinya kepada PSSI. Tidak ingin pemerintah ikut campur urusan mereka tapi mereka punya kewajiban moral untuk bertanggung jawab," imbuhnya.
"Sebelumnya di GBLA (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dua orang mati tidak ada yang tanggung jawab. Sekarang 133 orang mati Ketua Umum PSSI minta maaf pun enggak," tegasnya.
Baca juga: TGIPF: Sekarang Tinggal Kesadaran dari PSSI
Selain tak ada kemauan dari pengurus pusat, Anton menyebut para pemilik suara yakni asosiasi provinsi (asprov) dan klub pun seolah juga hanya bergeming setelah rekomendasi TGIPF keluar. Padahal, imbuhnya, mekanisme kongres bisa diusulkan para pemilik suara.
"Para pemilik suara juga sebenarnya kita pertanyakan nilai moralitasnya," ujarnya.
Anton menyampaikan reformasi di tubuh PSSI penting untuk memastikan transformasi sepak bola Tanah Air berjalan. Pasalnya, dari kasus Kanjuruhan TGIPF menemukan pengabaian dari PSSI atas aturan dan pelaksanaan standar keamanan dan keselamatan. Pengabaian itu, imbuh Anton, bahkan sudah terjadi bertahun-tahun.
"Karena yang dinilai oleh tim adalah PSSI selalu berlindung di balik statuta, manual (aturan) liga, bahwa semua tanggung jawab panpel dan panpel melepaskan tanggung jawab kalau ada kejadian terhadap PSSI," ungkapnya.
"Secara formal mereka berlindung di aturan yang dibuat sendiri tapi kan ada yang namanya kebenaran substansial. Kebenaran substansial ini tidak bisa diterima karena kami melihat dari proses awal ada kesalahan besar dari PSSI," ujarnya.(OL-4)
Ia menyayangkan pengusutan tak komprehensif lantaran Polda Jatim tak mampu menyelesaikan berkas perkara eks Dirut LIB Akhmad Hadian Lukita
KP dan KBP terpilih nanti akan bekerja untuk memproses menuju kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif pada 16 Februari 2023.
Pengurus PSSI ini lakukan introspeksi dan sebagai bukti tanggung jawab mengundurkan diri bersama-sama dan kemudian membentuk kepanitiaan, dan kemudian lakukan KLB.
Menurut Faisal, Erick Thohir memiliki pengalaman manajerial sebuah tim sepak bola dan tim cabang olahraga lainnya di tingkat nasional-internasional.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Menurut TGIPF, salah satu persoalan besar dari federasi ialah pemilik klub bola yang juga menjadi pengurus PSSI atau Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
BW lalu memproduksi ide filmnya tepat pada 40 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Syuting dilakukan selama lima hari
MENJELANG dua tahun tragedi Kanjuruhan yang bakal jatuh 1 Oktober nanti, progres renovasi Stadion Kanjuruhan terus dikebut.
CAWAPRES paslon 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa dirinya dan capres Anies Baswedan akan menuntaskan kasus Kanjuruhan, di Malang, Jawa Timur.
Ari menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan fokus pada korban dalam penanganan kedua kasus itu
Menurut data KPAI, tragedi nahas tersebut mengakibatkam 44 anak meninggal dunia.
Anggota Komisi X DPR RI Hassanudin Wahid berharap tragedi yang menewaskan 135 orang suporter Arema Malang tersebut dapat segera dibuka seterang-terangnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved