Ini Alasan PSSI Ingin Hapus Degradasi di Lanjutan Liga 1 & Liga 2

KETUA Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan mengungkapkan alasan pihaknya menyiapkan opsi untuk menghapus sistem degradasi pada Liga 1 dan 2 musim ini. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan opsi tersebut muncul setelah berdiskusi dengan berbagai pihak dan penghapusan degradasi adalah keputusan yang bijak.

Ia mengatakan penghapusan degradasi adalah opsi yang adil. Ia khawatir jika terjadi kemungkinan buruk dengan adanya tim yang memiliki pemain positif covid-19 bisa tak maksimal melanjutkan kompetisi.

"Ketika tidak ada degradasi, jadi ribut segala macem, Kita ini bukan bicara sendiri. Kita telah kumpul. Jadi kenapa ? Kita kasihan tim kalau ada covid-19 jadi tidak maksimal, jadi turun dia," kata Iwan, dalam sambutan saat webinar bersama LPEM FEB Universitas Indonesia, Kamis (11/6).

Lebih lanjut, Iwan mengatakan tak ada yang salah dengan opsi untuk menghapus degradasi dan tetap memberlakukan promosi. Ia mengatakan hal tersebut juga dilakukan di Liga Jepang dengan J1 League dan J2 League menghapus sistem degradasi, namun tetap mempertahankan aturan promosi, sehingga jumlah peserta akan bertambah pada musim depan.

"Itu pun sudah kita lihat liga lain di dunia, termasuk Jepang," ujar Iwan.

Baca juga : PSSI: Penghapusan Degradasi Liga 1 dan 2 tak Langgar Statuta

Sebelumnya, anggota komite eksekutif PSSI Hasani Abdulgani menilai meniadakan degradasi pada Liga 1 dan 2 2020 berpotensi melanggar statuta dan berpandangan bahwa dalam statuta. Pada Pasal 23 statuta PSSI ada hak suara dari delegasi Liga 1 yang diwakili 18 klub dan Liga 2 16 klub.

Apabila menambah peserta kompetisi Liga 1 menjadi 20 klub, berarti harus mengubah pasal tersebut dan harus ada kongres.

Sejauh ini belum ada keputusan resmi dari PSSI. Namun, opsi menghapus degradasi juga muncul ditambah dengan adanya regulasi untuk pemain U-20. Selain itu, ada opsi memusatkan pertandingan di Pulau Jawa untuk mencegah penyebaran covid-19.

PSSI akan mengambil keputusan secara resmi pada rapat komite eksekutif (exco). Namun, belum diketahui secara pasti kapan rapat itu digelar. (OL-7)