Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PSSI menghormati dan mengikuti proses hukum yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia mengenai keputusan penahanan mantan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Senin (25/3).
Organisasi PSSI tetap berjalan, demikian juga dengan program-program yang telah ditetapkan pada Kongres PSSI 2019 di Bali.
"Berkaitan dengan status terbaru Joko Driyono, PSSI menghormati dan menyerahkan penuh proses hukum kepada kepolisian, PSSI sebagai sebuah organisasi selalu menghormati putusan hukum,” kata Anggota Komite Eksekutif PSSI dan Plt Ketum PSSI Gusti Randa. Senin (25/3).
Gusti yang juga Ketua Komite Hukum PSSI menambahkan bahwa PSSI berkomitmen terkait penyelesaian masalah penyuapan, pengaturan skor, match fixing dan lain-lain demi terciptanya sepak bola Indonesia yang sehat.
Baca juga : Jokdri Ditahan
"Kami tetap bekerja seperti biasanya demi menjaga laju roda organisasi yang kini telah banyak menciptakan banyak inovasi, terutama dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sepak bola Indonesia," tambahnya.
Mengenai status Joko Driyono di PSSI Gusti menegaskan bahwa statusnya masih PLT Ketua Umum PSSI.
“Tugasnya akan dibantu anggota komite eksekutif PSSI lainnya. Pak Joko sendiri sebelumnya juga sudah memberi saya tugas dengan agenda khusus yakni membantu PLT Ketum menjalankan tugas keseharian di organisasi dan mempersiapkan Kongres Luar Biasa,” pungkasnya. (OL-8)
CALON pemain naturalisasi Indonesia Mees Hilgers mengatakan soto ayam menjadi makanan khas tanah air yang paling ia sukai.
Edy Rahmayadi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 2016.
Edy Rahmayadi minta maaf karena tidak bisa memenuhi harapan pecinta sepak bola nasional.
Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.
Mundurnya Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi, yang diumumkan hari ini, Minggu (20/1), dinilai tidak menyelesaikan masalah.
Perwakilan klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyebut, KLB memang harus segera dilaksanakan. Terkait waktunya, Umuh meminta agat KLB digelar usai pemilu 17 April 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved