Jangan Tergantung Orang Lama di PSSI

REFORMASI di tubuh PSSI menjadi isu yang terus berkembang di tengah skandal pengaturan skor dan suap. Kongres Luar Biasa (KLB) yang diusulkan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI diharapkan menjadi momentum menelurkan sosok-sosok baru untuk memimpin federasi yang telah berusia 88 tahun ini.

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menjadi salah satu yang cukup gencar menyuarakan hal tersebut. Bahkan pria asal Yogyakarta ini meminta kepada pemilik hak suara untuk tidak melulu bergantung dengan orang lama di PSSI.

"Harapannya next ini Ketua, Sekjen (Sekretaris Jenderal), dan Exco ya ganti orang. Pertanyaannya apakah orang lain mampu? Mampu! Jangan meng-underestimate orang lain bahwa mereka tidak mampu mengurus sepak bola dan duduk di pimpinan PSSI saat ini," kata Gatot seusai mengisi diskusi 'Sepak bola Indonesia di Persimpangan' di Jakarta, Minggu (24/2).

Sementara itu, pemerhati sepak bola Andi Sururi yang turut hadir dalam acara diskusi tersebut mengamini harapan Gatot. Ia menilai pengurus PSSI saat ini sudah mendapatkan kesempatan lebih dari cukup untuk membuktikan kapasitas mereka, tapi gagal.

Baca juga: Rombak Total atau Konsisten Gagal

Penetapan 15 tersangka dalam penyelidikan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola termasuk Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PSSI Joko Driyono dan anggota Exco PSSI Johar Lin Eng membuktikan kepengurusan PSSI berada di trek yang salah. Joko sendiri disangkakan menjadi otak perusakan barang bukti. Sedangkan, Johar terjerat kasus hukum karena upaya suap dan pengaturan skor.

Di sisi lain, Gatot menyarankan PSSI untuk merevisi syarat lima tahun berkecimpung di dunia sepak bola untuk menyaring lebih banyak sosok kompeten. Apalagi, menurutnya, syarat tersebut sudah tidak menjadi bahan yang krusial lagi.

"Kriteria di pasal 24 Statuta PSSI bahwa kongres bisa menambah, mengurangi dan mengoreksi isi statuta. Kalau dulu ada ketentuan siapa pun yang duduk di Exco minimal harus lima tahun aktif di sepak bola, tapi konteks masalah ini tidak diangkat lagi. Taruhlah masih kekeh soal lima tahun ini, ya gampang saja di awal KLB agenda pertama adalah mengubah ketentuan kewajiban lima tahun tersebut. Setelahnya agenda utamanya. Jadi so simple," pungkasnya. (OL-2)