Mafia Tanah Pengaruhi Persidangan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku maksimal dalam mempertahankan aset pemerintah. Namun, kekalahan pihaknya lebih banyak disebabkan persidangan telah dipengaruhi mafia tanah.

“Kita sudah pertahankan dengan baik dengan cara macam-macam. Ada advice dari luar, tapi kan kadang putusan bukan di tangan kita,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan banyak kasus di DKI ialah tanah eigendom verponding atau tanah bekas Belanda yang diperseorangkan. Ahok mengungkapkan tanah tersebut sudah habis dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 1993. “Akan tetapi, hakim di sana masih saja terima kasus untuk diperkarakan. Nah, itu bukan di wewenang saya,” sindirnya.

Ahok menduga ada mafia tanah baik dari dalam institusi DKI maupun luar pemerintah. Ahok bahkan terang-terangan meng­ungkapkan ada oknum Pemprov DKI yang tak ingin mengeluarkan data dan bukti yang dimiliki ketika bersidang. “Makanya sudah banyak yang aku ganti-gantiin (pejabat DKI),” ungkap Ahok.

Sejumlah aset DKI Jakarta yang hilang di antaranya bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat, lahan di Meruya Selatan, Jakarta Barat, dengan PT Portanigra, dan sengketa dengan PT Copylas. (MTVN/J-3)