Pemerintah Diminta Terbitkan Keppres Satgas Pemulihan Bencana Sumatra, Ini Alasannya

ANALISIS Big Data oleh GREAT Institute menemukan lonjakan sentimen negatif warganet terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra, Aceh; Sumatra Utara; dan Sumatra Barat. Sentimen negatif tersebut didominasi isu lambatnya distribusi bantuan, ketidaksiapan infrastruktur evakuasi, dan respons pejabat yang dianggap kurang peka. 

"Meskipun demikian, sebagian warganet mengapresiasi kunjungan Presiden ke lokasi terdampak, memang kecepatan respon awal menjadi sorotan utama dan mulai memengaruhi tingkat kepuasan publik," ujar Kepala Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian, Jakarta, Kamis (11/12).

Kritikan publik ini, menurutnya, mengarah pada pola kepemimpinan yang belum terkoordinasi secara optimal di fase awal bencana. Menanggapi dinamika politik ini, GREAT Institute menyarankan langkah struktural untuk memulihkan kepercayaan sekaligus menangani dampak jangka panjang. Lembaga tersebut mendorong Pemerintah segera mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Sumatra. 

Baca juga : Kemenhut Tindak 11 Entitas Usaha Diduga Penyebab Banjir Bandang di Sumut

Satgas lintas kementerian dan lembaga ini diusulkan melibatkan Dewan Pengarah yang terdiri dari menteri sektoral, dengan BNPB sebagai leading sector. Hanief menekankan, skala bencana yang sedemikian besar membutuhkan konsentrasi penuh sumber daya nasional, melampaui kerangka normatif UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pembentukan Satgas juga dinilai penting untuk mengoordinasikan pengelolaan dana pemulihan, di mana Menteri Keuangan Purbaya telah menyatakan total dana tersedia mencapai Rp60 triliun.

"Korban jiwa dan dampak bencana ini begitu besar sehingga memerlukan konsentrasi sumber daya nasional secara penuh untuk memulihkan masyarakat dan infrastruktur."

Fokus kerja Satgas ini akan dirancang secara komprehensif, mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta bertujuan ganda, yaitu memulihkan dampak bencana dan memulihkan kepercayaan publik. Ia mencakup tiga tiga fase besar, yakni fase tanggap darurat lanjutan (transisi pemulihan), fase rehabilitasi (pemulihan sosial dan ekonomi), dan fase rekonstruksi (pembangunan kembali dan mitigasi).

Baca juga : Gubernur Aceh Menerima Laporan Hilangnya 80 ton Bantuan untuk wilayah tengah Aceh

Keberhasilan Satgas ini akan diukur dari kecepatan dan transparansi dalam melaksanakan tiga fase tersebut, sekaligus menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang saat ini sedang terkikis.

Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November hingga 11 Desember 2025 telah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar satu dekade terakhir. Data BNPB yang dihimpun hingga hari ini memperlihatkan skala kerusakan yang luar biasa: 971 korban tewas, 252 jiwa hilang, lebih dari lima ribu luka-luka, hampir 900 ribu orang mengungsi, serta lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak. 

Kerusakan fisik tercatat massif dengan 157,4 ribu rumah rusak berat hingga hilang, serta ribuan infrastruktur publik lumpuh, termasuk 1,2 ribu fasilitas umum dan 498 jembatan. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah. (Cah)