Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi Pelakasana tugas (Plt) Presiden. Keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir.
Penunjukan Gibran ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Ditandatangani Prabowo pada 16 Desember 2024.
"Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan ke Mesir dan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 pada 17-19 Desember 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," dikutip dari Keppres Nomor 34, Selasa (17/12.)
Prabowo meminta Gibran dapat berkonsultasi dan meminta persetujuan dirinya apabila hendak menetapkan suatu kebijakan baru. Gibran juga diharuskan melaporkan seluruh perkembangan dalam negeri usai Prabowo tiba di Tanah Air.
"Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasanberakhir dan Wakil Presiden segera melaporkanpelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," terang aturan tersebut.
Sebelumnya, Prabowo sempat membeberkan beberapa agendanya selama di Kairo, Mesir. Prabowo berencana akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi.
Kemudian, Prabowo akan menghadiri KTT D-8. Dalam kesempatan itu, Prabowo akan menerima tongkat estafet kepimpinan Indonesia sebagai tuan rumah KTT D-8 pada 2026.
"Saya kira KTT D-8 ini adalah suatu ajang yang penting dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi Ketua D8," jelasnya.
(Bob/I-2)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Sejak awal Presiden Prabowo memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas inti pemerintahan di IKN dipercepat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan gedung.
Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi itu bersifat perbaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Inisiatif pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan praktisi pengembangan sumber daya manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved