Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT rasa aman masyarakat Indonesia yang berada pada level tinggi dinilai mencerminkan stabilitas nasional yang terjaga, sekaligus meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat keamanan dan penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Democracy Institute, Fahmi Ismail, dalam diskusi publik bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?” yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (11/12).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Democracy Institute bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), aktivis pro-HAM, serta Cendekia Muda Nusantara sebagai respons kritis terhadap Global Safety Report 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia.
Fahmi menegaskan, keamanan yang dirasakan publik merupakan indikator krusial keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan warga.
“Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti nyata bahwa negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut kita apresiasi sebagai capaian bersama,” ujar Fahmi.
Catatan Kritis HAM
Kendati mengapresiasi capaian tersebut, perwakilan YLBHI, Zainal Arifin, memberikan catatan kritis. Ia menyoroti bahwa dalam praktiknya masih ditemukan bentuk kekerasan struktural, represi terhadap pembela HAM, serta ketidakadilan hukum bagi masyarakat kecil yang kontradiktif dengan narasi keamanan tersebut.
“Sejatinya, karena Riset Gallup telah menyampaikan demikian, pemerintah harus segera menyesuaikan diri dalam pengambilan kebijakan yang pro terhadap HAM. Apapun itu, negara kita sedang disorot oleh media asing terkait HAM,” tegas Zainal.
Senada dengan itu, Aktivis Pro-HAM, Zulkifli Kall Halang, menekankan bahwa indikator keamanan global sering kali luput memotret dimensi ketakutan warga terhadap aparat, ancaman kriminalisasi, serta penyempitan ruang sipil bagi mahasiswa, buruh, petani, dan jurnalis.
Menurutnya, survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
“Survei yang dirilis oleh Gallup Global Safety Report perlu menjadi satu pijakan bahwa negara ini masih menjadi harapan hidup bagi WNA karena tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain soal tingkat keamanan hidup,” jelas Zulkifli.
Sementara itu, Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara, Afan Ari Kartika, menambahkan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan mengawal definisi keamanan yang substantif.
“Negara aman bukan hanya soal minim konflik terbuka, tetapi bagaimana negara hadir menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” katanya.
Melalui forum ini, para penyelenggara menegaskan bahwa hasil riset internasional tidak boleh menjadi alat legitimasi untuk menutup mata terhadap persoalan domestik. Democracy Institute bersama elemen sipil lainnya berkomitmen terus mendorong demokrasi substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial. (P-2)
LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terjebak provokasi yang berpotensi merusak hubungan antara TNI dan Polri.
Tiongkok menggelar parade militer besar di Lapangan Tiananmen, Rabu (3/9), yang menampilkan persenjataan modern, pasukan elite, hingga pertunjukan udara spektakuler.
PBNU mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan bangsa serta stabilitas nasional secara menyeluruh.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved