Pengamat Sebut Polemik Bandara IMIP Morowali Perkuat Rumor Masuknya Tenaga Kerja Asing 

PENGAMAT Politik dan Pertahanan Selamat Ginting menilai polemik Bandara IMIP di Morowali yang diduga beroperasi tanpa pengawasan ketat aparat negara, mengkonfirmasi kekhawatiran soal masuknya tenaga kerja asing.

Ginting menjelaskan bahwa isu masuknya warga negara asing, terutama dari Tiongkok, di kawasan Morowali, serta adanya penerbangan internasional yang tidak melalui proses imigrasi bukanlah hal baru. Menurut Ginting, masalah tersebut diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tentang Bandara IMIP yang beroperasi tanpa adanya bea cukai dan imigrasi. 

"Memang sebenarnya di dalam kampanye Pilpres sebelumnya publik juga menyoroti masuknya warna negara asing, terutama dari Tiongkok ke Indonesia, bukan hanya di Morowali. Ada informasi ketika situasi di bandara blank imigrasi, satu elektronik mati, masuk penerbangan dari negara lain yang tanpa melalui proses imigrasi," ujar Selamat Ginting, saat webinar "Ada Apa di Morowali dengan IMIP-nya, Kamis (4/12).

Baca juga : Ini Alasan Bandara IMIP di Morowali tidak Ada Petugas Bea Cukai dan Imigrasi 

Ia menilai, rumor lama masuknya tenaga kerja asing yang dahulu dituding sebagai narasi dari kelompok oposisi yang tidak puas kini terbantah. Pasalnya, dugaan itu disuarakan oleh Menhan.

"Menurut saya, ini menunjukkan bahwa rumor yang dulu muncul itu diperkuat dengan analisis intelijen," tegas Ginting.

Lebih jauh, Ginting menduga adanya peran analisis intelijen, terutama dari TNI Angkatan Udara (AU), yang memberikan informasi kepada Menhan. Ia mengaku baru-baru ini mendapat kabar dari elite di TNI AU yang memang mencurigai aktivitas di Bandara IMIP.

Baca juga : Bandara "Siluman" IMIP di Morowali, TB Hasanuddin Sebut Negara Kecolongan

Menurut Ginting, terkuaknya isu ini saat ini merupakan masalah momentum. Ia menilai pemerintah membutuhkan waktu untuk mengamati secara betul-betul dalam setahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ini memang butuh waktu bagi pemerintah untuk mengamati betul-betul dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan momentum itu sudah ada sehingga itu diledakkan pada momentum November ini," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Penerbangan Gerry Sujatman mengatakan instansi terkait harus duduk bareng menyelesaikan polemik Bandara IMIP. Menurutnya, ada persoalan komunikasi publik yang tidak jelas sehingga membuat masalahnya menjadi pelik.

Selain itu, ia menilai TNI AU seharusnya juga bisa ikut melakukan pengawasan pada Bandara IMIP. Menurutnya, IMIP merupakan objek vital nasional yang harus dijaga kedaulatan dan keamanannya.

"Tapi ada kekhawatiran ketika TNI masuk itu nanti ada unsur masyarakat, NGO menganggap TNI masuk ke lingkungan industrialis. Tidak usah takut, masuk saja. Itu memperlihatkan asing kerja buat kita," katanya.

Sebelumnya, Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Dalam hal ini, Bandara IMIP tidak punya pos imigrasi hingga bea cukai. Padahal sudah berstatus internasional sejak Agustus 2025.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara, dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11) lalu. (H-4)