Konflik PBNU, Gus Yahya: Jika Dialog Ditolak Kami Siap Tempuh Jalur Hukum

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), merespons pernyataan Rais Aam PBNU yang menyebutnya tak lagi menjabat. Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya sebagai mandataris Muktamar hanya bisa dicabut atau diubah melalui forum Muktamar.

Gus Yahya mengaku bersedia untuk diperiksa terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, ia menyayangkan sejauh ini ia dituduh tanpa diberi kesempatan klarifikasi. Diketahui, hasil keputusan rapat Rais Aam PBNU menyebut Gus Yahya terlibat jaringan Zionis dan soal tata kelolah keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran.

"Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silakan diperiksa. Saya terbuka untuk diperiksa. Tapi tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klasifikasi," kata Gus Yahya di Jakarta, Rabu (3/12).

Baca juga : PBNU Benarkan Pemecatan Gus Yahya Sebagai Ketum Terkait Aliran Dana Rp100 Miliar

Gus Yahya tidak menampik adanya supremasi Syuriah dalam kebijakan organisasi. Namun, ia menegaskan hal itu tidak menyentuh urusan pemberhentian ketua umum.

"Orang membuat argumen tentang supremasi Syuriah memang betul. Dalam kebijakan, Syuriah memang memegang tentang kebijakan-kebijakan organisasi. Yang itu berarti menyangkut agenda-agenda organisasi. Tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris Muktamar," jelasnya.

Gus Yahya menekankan bahwa mandataris Muktamar dipilih oleh Muktamirin (peserta Muktamar) dan hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.

Baca juga : Gus Yahya Tegaskan Surat Edaran Pemberhentiannya tidak Sah

"Mari kita selenggarakan Muktamar. Dan Muktamar itu memang hanya bisa terselenggara apabila dipimpin bersama-sama oleh Syuriah dan Ketua Umum," tambahnya.

Menurutnya, isu jabatan pribadi bukanlah hal terpenting. "Buat saya pribadi, soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting. Tetapi yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi," katanya.

Gus Yahya juga menolak pandangan yang menyebut ada satu unit atau pejabat dalam organisasi yang memiliki kewenangan tak terbatas. Ia menekankan bahwa PBNU harus berpegang pada konstitusi organisasi.

"Supremasi Syuriah memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi," kata Gus Yahya.

"Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu, kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengaku akan menjaga tatanan organisasi dengan cara menjalin dialog. Namun, ia mengaku akan menempuh jalur hukum ketika dialog menemui kebuntuan.

"Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus ini ditolak sama sekali, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi," pungkasnya. (H-3)