DPR Sindir Kepala Daerah Ribut soal TKD, Padahal Dana Mengendap Triliunan di Bank

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti keluhan sejumlah kepala daerah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), sementara di sisi lain masih terdapat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank seperti diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Doli mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi pertemuan antara Menkeu Purbaya dan para kepala daerah untuk mencari titik terang persoalan dana mengendap yang nilainya mencapai Rp234 triliun.

"Agar memang bisa mendapatkan atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab sehingga jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp234 triliun," kata Doli di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/10). 

Baca juga : Pemprov Jatim Buka Suara soal Dana Mengendap di Bank

Menurut Doli, data yang disampaikan Purbaya cukup mengejutkan dan berpotensi menimbulkan kebingungan publik jika tidak segera dijelaskan secara terbuka.

"Nah kalau tidak cepat di-clear-kan maka kemudian nanti bisa menimbulkan tafsir lain, anggaran itu kenapa kok bisa ada tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya," katanya.

Ia menilai, langkah pemerintah pusat yang berencana mengurangi TKD pada 2025 dan 2026 bisa dimaklumi, asalkan dilakukan untuk mendorong optimalisasi dana yang belum terserap.

Baca juga : Ekonom Minta Kepala Daerah Transparan soal Dana Mengendap di Bank Daerah

"Kita juga berharap percepatan pembangunan daerah itu juga bisa memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional," kata legislator yang membidangi urusan pemerintahan daerah itu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemda yang menyebabkan dana sekitar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp14,6 triliun.

Purbaya menegaskan, lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan keterlambatan eksekusi di tingkat daerah. (Ant/P-4)