Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Pimpinan Mardiono

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono pada Rabu (1/10). Supratman mengatakan Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada tanggal 30 September 2025.

"Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian, apakah sudah diambil? Saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

Ia menjelaskan SK kepengurusan PPP pimpinan Mardiono ditandatangani setelah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) meneliti anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai.

Baca juga : PPP Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Bergabung dalam Satu Kepengurusan

"Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan rumah tangga hasil Muktamar Ke-9 di Makassar lalu dan itu tidak berubah," katanya.

Lebih lanjut, Supratman mengaku belum mengetahui kubu Agus Suparmanto juga mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada Rabu (1/10). Ia hanya menegaskan telah mengesahkan kepemimpinan Mardiono. 

"Jadi, yang pasti bahwa intinya, surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP, itu sudah saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," ujarnya.

Baca juga : Kubu Agus Suparmanto Daftarkan Hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum

Seperti diberitakan, Muktamar X PPP di Jakarta, beberapa waktu lalu diwarnai kericuhan. Di tengah-tengah kericuhan tersebut, Muhammad Mardiono diklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi. Hal itu disampaikan pimpinan sidang Muktamar X PPP Amir Uskara dalam konferensi pers di sela muktamar yang berlangsung tertutup. 

"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Amir Sabtu (27/9) malam. 

Pecah Kubu 

Namun klaim Mardiono itu dibantah oleh Ketua Umum Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurutnya, klaim kubu Mardiono itu disampaikan sepihak dan disebut sebagai upaya memecah belah partai. 

"Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB (Sabtu, 27/9) yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggungjawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya melalui keterangan tertulis. 

Romy, sapaan karib Romahurmuziy bahkan menyebutkan saat Mardiono mengeklaim sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, proses Muktamar masih berlangsung. Dia juga mengatakan selama Mardiono memberikan pidato pembuka dalam Muktamar terdapat penolakan dari peserta forum sidang.

"Tidaklah masuk akal, hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi," kata Romy.

Menteri Perdagangan periode 2019-2020 Agus Suparmanto disebut terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi dalam sidang Muktamar ke-10 di Jakarta. Pimpinan Sidang Paripurna VII dalam Muktamar ke-10 PPP Qoyum Abdul Jabbar menyampaikan, pemilihan Agus secara aklamasi merupakan kehendak dari muktamirin pada Muktamar ke-10.  (H-4)