295 Anak Ditangkap dalam Kasus Kerusuhan Agustus, 68 tidak Diproses Hukum

KEPALA Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Syahardiantono mengungkapkan sebanyak 295 anak di bawah umur ditangkap di 15 Polda terkait kasus kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 68 anak tidak diproses hukum.

"Jumlah total 295 anak, dengan rincian yang setelah diproses 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi artinya ini tidak melalui jalur hukum," kata Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Sementara itu, 56 anak telah memasuki tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan. Enam anak lainnya berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P-21. Adapun 160 anak masih dalam proses pelengkapan berkas.

Baca juga : Kuasa Hukum Minta Kasus Laras Faizati Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Selain anak, Polri juga menetapkan 664 orang dewasa sebagai tersangka dan menahannya di 15 Polda jajaran Bareskrim.

Syahardiantono menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka di antaranya adalah menghasut dan mengajak masyarakat melakukan aksi kerusuhan. Cara yang dipakai beragam, mulai dari penyebaran poster, siaran langsung di media sosial, hingga percakapan di grup WhatsApp.

Tujuannya, kata dia untuk memprovokasi, mengajak, melakukan perbuatan seperti video yang disebarkan. Kemudian, mengasut melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang.

Baca juga : Laras Faizati Ajukan Penangguhan Penahanan usai Jadi Tersangka Penghasutan Bakar Mabes Polri

"Dan juga pencurian, penjarahan kantor DPRD, Kejaksaan, Gubernur, Mako, Polres hingga pospol. Modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov untuk melakukan aksi anarkis," kata Syahar.

Dalam konferensi pers itu, Syahardiantono turut menampilkan sejumlah barang bukti berupa bom molotov, senjata tajam, poster berisi ujaran kebencian, batu, rekaman CCTV, serta akun media sosial milik para pelaku.

Ia menegaskan, Polri tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Seluruh Polda, kata dia, telah mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sementara, bagi pelaku dewasa Polri berkomitmen terus melakukan penegakan hukum. Artinya, proses penyidikan terus berlanjut.

"Kami berkomitmen untuk mengungkap siapa pun yang terlibat cukup bukti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tentunya ini juga langkah juga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman terkendali, kondusif," kata mantan Kabaintelkam itu. (P-4)