Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menyinggung gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dianggap koboi dalam memberikan pernyataan ke publik. Ini bermula ketika Purbaya, usai dilantik di Istana Negara pada Senin (8/9), menanggapi aksi demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Menkeu menilai aksi tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat. Ucapannya kemudian menuai sorotan di media sosial.
“Pak Menteri, boleh koboi, tapi harus ada isinya,” sindir Mekeng saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/9).
Menanggapi hal itu, Purbaya mengakui gaya komunikasinya perlu lebih hati-hati. Ia membandingkan pengalamannya saat menjadi pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana lebih leluasa berbicara.
“Kalau waktu di LPS, katanya saya ngomong agak koboi. Tapi, sekarang tidak boleh lagi. Saya baru merasakan bedanya. Jadi sekarang saya akan stick pada pidato yang sudah disiapkan staf saya. Nggak ada lagi sesi bebas,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Menkeu telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait pernyataannya tentang Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya usai acara serah terima jabatan menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan dirinya masih baru menjabat, sehingga masih perlu banyak penyesuaian. Purbaya membandingkan pengalamannya saat bertugas di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana situasinya tidak terlalu banyak sorotan publik. Purbaya mengakui, peran sebagai bendahara negara jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya.
“Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.(M-2)
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU P2SK.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun telah mendengar PPATK melakukan pemblokiran e-wallet yang terindikasi terlibat judi online atau judol
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Kunjungan ini untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan mengenai kondisi industri yang banyak menyerap tenaga kerja itu.
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved