Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
POLRI tengah mengusut kasus penjarahan di sejumlah rumah pejabat dan tokoh publik, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aksi itu terjadi pada Sabtu (30/8) hingga Minggu (31/8) dini hari.
"Hal ini telah dilakukan inventarisasi oleh polda-polda, dan kemudian konsolidasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/9)
Selain rumah Sri Mulyani, penjarahan juga dilakukan di rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach. Dari lokasi, pelaku mengambil berbagai barang hingga kebutuhan pangan.
Meski begitu, Trunoyudo belum bisa merinci lebih jauh. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil perkembangan personel di lapangan.
"Tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini," kata Trunoyudo.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para pelaku penjarahan. Arahan itu disampaikan langsung dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu sore (31/8).
"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman," ujar dia, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Prabowo juga menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memastikan langkah konkret di lapangan demi menjamin keamanan pejabat, masyarakat, maupun fasilitas negara. (Ant/P-4)
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pihaknya telah membuat Laporan Polisi Model A untuk menindaklanjuti peristiwa penjarahan di rumah Eko Patrio
Polisi mengusut peristiwa penjarahan yang terjadi di rumah anggota DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di Jalan Karang Asem I, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8).
Polri bersama TNI menggelar patroli skala besar di seluruh wilayah Indonesia pascademonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah
Sri Mulyani mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya, sebagaimana yang dilalui oleh para pendahulu bangsa.
Kepolisian RI bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar patroli skala besar hingga ke tingkat RT/RW guna memastikan keamanan warga.
Fraksir Partai NasDem menegaskan bahwa akun X dengan nama Sahroni Berdikari palsu
Lima anggota DPR periode 2024–2029 dinonaktifkan oleh partai politiknya buntut sikap dan pernyataan kontroversial yang memicu amarah publik. Lalu bagaimana aturan dalam UU MD3
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkap bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tetap menerima gaji.
Pengembalian jam tangan Sahroni, yang diperkirakan bernilai Rp11 miliar, diwakilkan oleh ibu dari remaja yang mengambil, kepada pengurus RW.
Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR, efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved