Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI tengah mengusut kasus penjarahan di sejumlah rumah pejabat dan tokoh publik, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aksi itu terjadi pada Sabtu (30/8) hingga Minggu (31/8) dini hari.
"Hal ini telah dilakukan inventarisasi oleh polda-polda, dan kemudian konsolidasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/9)
Selain rumah Sri Mulyani, penjarahan juga dilakukan di rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach. Dari lokasi, pelaku mengambil berbagai barang hingga kebutuhan pangan.
Meski begitu, Trunoyudo belum bisa merinci lebih jauh. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil perkembangan personel di lapangan.
"Tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Itu dulu bisa kami jawab sementara ini," kata Trunoyudo.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para pelaku penjarahan. Arahan itu disampaikan langsung dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu sore (31/8).
"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman," ujar dia, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Prabowo juga menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memastikan langkah konkret di lapangan demi menjamin keamanan pejabat, masyarakat, maupun fasilitas negara. (Ant/P-4)
JK menegaskan bahwa aksi penjarahan tetap tidak dapat dibenarkan. Namun ia memahami kondisi di lapangan yang sangat darurat, di mana banyak warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
KOTA Sibolga, Sumatra Utara, tengah menghadapi krisis logistik menyusul bencana yang melanda wilayah tersebut.
WARGA Jakarta Utara menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis menyusul peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah Anggota DPR RI.
Eko Patrio dan keluarga tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta setelah rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dijarah dan dirusak akhr Agustus lalu.
Eko Patrio muncul ke publik untuk pertama kalinya setelah rumahnya dijarah pada akhir Agustus lalu. Didampingi kuasa hukum, ia mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (12/9) malam.
ASTRID, istri Uya Kuya akhirnya angkat bicara terkait penjarahan rumah mereka. Dalam momen tersebut, Uya Kuya terlihat mendampingi istrinya.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved