Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah meminta para elit politik dan pejabat negara untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat karena publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, terutama wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam surat pernyataan resmi nomor 20/PER/I.0/I/2025 Terkait "Aksi Massa, Seruan Dialog, dan Kedamaian" yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan menyikapi situasi di Jakarta dan beberapa daerah yang diwarnai dengan aksi massa dan tindak kekerasan.
Menurut dia, para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
“Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus,” kata Haedar.
PP Muhammadiyah juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan (seorang pengemudi ojek daring) dalam aksi unjuk rasa massa di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.
Haedar berharap almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wataa'la dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta keadilan yang semestinya, serta tersantuni dengan sebaik-baiknya.
"Kami mengharapkan para korban yang menderita luka-luka dalam aksi unjuk rasa tersebut agar segera pulih. Kami juga ikut berempati kepada para pengemudi ojek online yang menuntut keadilan untuk almarhum Affan," ungkapnya.
Selain itu, Muhammadiyah mendukung komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa meninggalnya Affan yang diduga akibat tindakan berlebihan aparat kepolisian di lapangan.
Menurut Haedar, aparat keamanan hendaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan cara-cara non-kekerasan.
Muhammadiyah secara khusus juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta unjuk rasa, untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat.
Untuk itu Haedar juga mengingatkan, masyarakat agar tidak terprovokasi isu destruktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang bersumber dari media sosial tanpa kejelasan asal-usul.
Dia menekankan bahwa PP Muhammadiyah percaya pada komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah.
Selain itu, Haedar juga menegaskan Indonesia membutuhkan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda strategis nasional dan dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Sejauh ini Indonesia telah mendapatkan karunia kedamaian dan stabilitas nasional yang baik ketika bangsa-bangsa lain dilanda konflik politik dan peperangan. Mari kita jaga kondisi yang positif ini demi kelangsungan Indonesia Raya yang bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju sebagaimana spirit 80," kata dia. (Ant/P-3)
Prabowo pun mempersilakan kepada masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi. Ia berjanji akan serap segala aspirasi.
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
BBC News melaporkan ribuan orang menghadiri pemakaman Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek yang meninggal setelah ditabrak dan dilindas mobil polisi.
Warganet berharap para anggota dewan tidak tuli dengan kematian Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas terlindas barracuda Brimob di tengah aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam.
Aksi dipicu oleh mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak dan melindas seorang ojek online saat bentrokan.
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Permasalahan buruh tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena ada aspek kesejahteraannya, keterlibatan lintas kementerian
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved