Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK kepolisian mengeklaim telah membebaskan hampir semua demonstran yang ditangkap saat unjuk rasa memprotes tunjangan mewah DPR di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (26/8). Hanya tersisa dua orang yang saat ini masih diproses hukum karena positif mengonsumsi narkoba.
Total sebanyak 44 orang dibawa ke markas polisi setelah aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Sumut. Seluruhnya menjalani pemeriksaan dan pembinaan sebelum dipulangkan.
Penyidik memberi pengarahan mengenai perilaku tertib serta sanksi administratif bagi peserta yang melakukan tindakan anarkis. Arahan ini disampaikan sebelum para demonstran dibebaskan.
Kombes Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sumut, mengatakan pihaknya menerapkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan humanis.
"Sebagian besar sudah dipulangkan, namun tetap kami berikan arahan agar ke depan lebih tertib. Untuk dua orang yang positif narkoba, kami serahkan ke Ditresnarkoba untuk diproses sesuai aturan dan diarahkan ke rehabilitasi," jelasnya, Kamis (28/8).
Dia menyebutkan, lolisi mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog dengan peserta aksi untuk mencegah potensi konflik. Langkah ini juga untuk menjaga keamanan peserta, masyarakat sekitar dan kelancaran lalu lintas.
Adapun penanganan dua orang demonstran yang positif narkoba mengacu pada UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Rehabilitasi dilakukan agar mereka dapat pulih dan kembali produktif, dengan berpedoman pada prosedur rehabilitasi yang ditetapkan Ditres Narkoba Polda Sumut.
Menurut Ferry, polisi telah dan akan selalu menjunjung tinggi hak masyarakat menyampaikan pendapat, sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kendati demikian, masyarakat yang berunjuk rasa diimbau untuk melakukannya dengan damai, tertib dan berorientasi pada dialog yang konstruktif. (H-2)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut 101 atlet SEA Games.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Pelaku ditembak karena melawan petugas saat pengembangan kasus. Satu pelaku lain masih buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved